Prabowo Evaluasi Kinerja Kabinet, Tegaskan Perang Melawan Kebocoran Ekonomi Negara

Presiden Prabawo pimpin sidang kabinet di Istana Merdeka Jakarta pada 20 Juli 2026. (Foto : tim media Istana)

FAKTUAL-INDONESIA : Presiden Prabowo Subianto menjadikan Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pertengahan tahun 2026 sebagai momentum untuk mengevaluasi capaian pemerintahan sekaligus memperkuat kinerja seluruh jajaran kabinet menjelang memasuki tahun kedua masa pemerintahannya.

Dalam sidang yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah menutup berbagai celah kebocoran ekonomi yang dinilai selama ini menggerus kekayaan negara hingga ratusan miliar dolar AS setiap tahun.

Prabowo mengatakan, sidang kabinet tersebut digelar menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bagian dari tradisi pemerintahan untuk mengevaluasi hasil kerja selama satu tahun terakhir.

Menurutnya, masa hampir dua tahun pemerintahan telah dilalui dengan ritme kerja yang sangat cepat untuk menjawab berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global. Meski dihadapkan pada situasi dunia yang penuh ketidakpastian, pemerintah disebut telah mencatat sejumlah kemajuan dan berhasil menyelesaikan berbagai persoalan strategis.

Presiden mengingatkan seluruh anggota kabinet bahwa mereka menerima mandat langsung dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak takut menghadapi tantangan, kesulitan, maupun berbagai keterbatasan.

“Kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Karena itu kita tidak boleh takut terhadap tantangan yang ada,” tegas Presiden.

Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga semangat kerja, disiplin, dan fokus dalam menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, memahami berbagai persoalan mendasar yang dihadapi rakyat sehingga setiap kementerian dan lembaga harus terus menghadirkan solusi yang konkret.

Fokus Berantas Kebocoran Ekonomi

Dalam arahannya, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembenahan tata kelola ekonomi nasional. Ia menilai masih terjadi kebocoran kekayaan negara dalam jumlah besar akibat berbagai praktik ilegal dan penyimpangan ekonomi.

Prabowo mengungkapkan praktik seperti underinvoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, hingga penyelundupan menjadi penyebab utama mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri. Nilai kebocoran tersebut, menurutnya, mencapai ribuan triliun rupiah atau setara ratusan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun.

Ia menegaskan, data mengenai kebocoran tersebut bukan hanya berasal dari pemerintah Indonesia, tetapi juga didukung oleh berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Presiden, kondisi tersebut telah lama diketahui para pelaku ekonomi di dalam maupun luar negeri.

Sebagai contoh, Prabowo menyinggung ironi ketika Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng selama beberapa waktu. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi dan perdagangan yang harus segera dibenahi.

Presiden memastikan pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional terus berlangsung. Berbagai langkah pembenahan akan dilakukan secara konsisten untuk menyelamatkan kekayaan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih dari 100 Persoalan Strategis Diselesaikan

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa selama sekitar 18 bulan masa pemerintahannya, lebih dari 108 persoalan strategis nasional yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan kini berhasil dituntaskan.

Menurut Presiden, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah terus bekerja menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat kemajuan bangsa.

Menjelang memasuki tahun kedua pemerintahan, Prabowo meminta seluruh jajaran kabinet menjaga soliditas dan meningkatkan efektivitas kerja agar berbagai program prioritas dapat berjalan optimal.

Ia berharap setiap kebijakan pemerintah mampu memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.***