Prabowo dan Rosan Bahas Penguatan Pariwisata untuk Dorong Investasi

Presiden Prabowo panggil Menteri Rosan bahas penguatan pariwisata. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang penguatan investasi nasional, termasuk pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Melalui keterangan yang disampaikan Sekretariat Kabinet, pembahasan difokuskan pada upaya pengelolaan aset negara yang lebih optimal guna memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap percepatan transformasi badan usaha milik negara (BUMN) serta pengembangan sektor-sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah pariwisata. Pemerintah mendorong penguatan industri tersebut melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional, seperti ajang olahraga, konser musik, dan pengembangan industri kreatif.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan arus investasi, sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di berbagai daerah.

Selain membahas sektor pariwisata, rapat juga menyoroti proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang saat ini terus berjalan. Pemerintah menargetkan peningkatan efisiensi dan tata kelola perusahaan negara melalui penyederhanaan struktur usaha.

Hingga saat ini, sebanyak 258 entitas BUMN telah berhasil dikonsolidasikan dari total sekitar 1.077 entitas yang ada. Dalam waktu dekat, pemerintah menargetkan konsolidasi terhadap sekitar 300 entitas tambahan.

Pemerintah meyakini langkah konsolidasi tersebut akan memperkuat daya saing BUMN, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara.***