Peringatan May Day Masih Tunggu Kedatangan Bacapres, Ini Kriteria Presiden Pilihan Buruh

Said Iqbal Ketua Serikat Pekerja Indonesia beberkan kriteria presiden pilihan Partai Buruh. (ist)

FAKTUAL-INDONESIA : Hingga detik ini, bakal calon presiden (bacapres) yang sedianya akan datang acara peringatan Hari Buruh pada Senin (1/5/2023) ini belum juga muncul.

Partai Buruh sebelumnya mengklaim akan ada bakal calon presiden (bacapres) hadir di peringatan hari buruh internasional atau May Day hari ini. Sayangnya hingga kini masih belum ada kepastiannya.

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyebut hingga kini belum ada kepastian soal kehadiran bacapres itu.

“Belum ada kepastian, kami nggak bisa sebutkan karena beliau yang mau hadir ada dua atau tiga. Termasuk salah satu kami punya capres alternatif yang kalian tahu kan capres alternatif Najwa Shihab capres yang lain teman-teman udah tahu, sampai hari ini belum ada kepastian tentatif,” kata Said Iqbal kepada wartawan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023).

Kemudian Said Iqbal memberikan ciri-ciri calon presiden yang menjadi pilihan partai buruh.

Pertama, calon presiden (capres) yang akan dipilihnya yaitu yang pro terhadap buruh. Kedua, menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

“Yang peduli terhadap kelas pekerja,” ujarnya di Patung Kuda, Senin (1/5/2023).

Omnibus Law UU Cipta Kerja sendiri dianggap merugikan pekerja. Karena berdampak kepada sejumlah hal di antaranya pemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan kompensasi pesangon yang jauh lebih sedikit dibandingkan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, penetapan upah minimum yang justru melanggengkan politik upah murah dan dimudahkannya sistem kerja kontrak, magang, dan outsourcing yang diperluas.

Omnibus Law Cipta Kerja juga dianggap memudahkan tenaga kerja asing (TKA) khususnya unskill worker masuk ke dalam negeri.

“Partai Buruh nggak akan berkoalisi dengan partai yang ada, yang pro Omnibus Law. Partai Buruh cuma berkoalisi dengan capresnya, pribadi. Partai Buruh tidak akan tunduk pada partai-partai politik yang pro omnibus law,” tegas Said.***