PDIP Konsisten Pertahankan Pilkada Langsung, Tak Setuju Dipilih Melalui DPRD

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo tegaskan PDIP tak setuju pilkada melalui DPRD. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tetap berada pada posisi menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Sikap tersebut dipertahankan meski berpotensi membuat PDIP berada di luar arus mayoritas partai politik lain di parlemen.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa perbedaan sikap politik bukan hal baru bagi partainya. Menurutnya, PDIP tidak mempermasalahkan jika harus menjadi satu-satunya partai yang konsisten mempertahankan mekanisme pilkada langsung.

“Kalau PDI Perjuangan di DPR memang posisinya seperti itu. Dari dulu juga sering sendiri dan tidak ada masalah,” ujar Andreas kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Baca Juga : PDIP Minta Banjir Sumatera Dijadikan Status Bencana Nasional

Ia menegaskan, sikap PDIP terkait pilkada langsung telah lama diketahui publik dan berakar pada pandangan ideologis partai mengenai kedaulatan rakyat.

Andreas menilai pilkada langsung merupakan bagian dari hak politik warga negara yang tidak boleh dikurangi.

Menurut Andreas, perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah tidak hanya terjadi di kalangan elite politik, tetapi juga di tengah masyarakat.

Ia meyakini publik akan memberikan respons tersendiri jika wacana pilkada melalui DPRD benar-benar diwujudkan.

Baca Juga : PDIP Umumkan Resmi Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bukan Oposisi

“Kita lihat saja bagaimana dinamika politik ke depan. Apakah masyarakat akan membiarkan atau justru menyampaikan sikapnya,” katanya.

PDIP, lanjut Andreas, menghormati pandangan partai politik lain yang masih mengkaji atau belum menentukan sikap.

Namun ia menegaskan bahwa partainya tetap konsisten pada prinsip demokrasi elektoral yang memberi ruang langsung bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya.

Baca Juga : Megawati Soekarnoputri Menangis, Hasto Kristiyanto Hadiri Penutupan Kongres PDIP di Bali

Wacana pengembalian mekanisme pilkada ke DPRD belakangan kembali mencuat dan memicu perdebatan publik.

Sejumlah pihak menilai pilkada tidak langsung dapat menekan biaya politik, sementara pihak lain menganggap skema tersebut berpotensi mengurangi partisipasi rakyat dan membuka ruang transaksi politik.

Di tengah perdebatan tersebut, PDIP memastikan akan terus menyuarakan penolakan terhadap pilkada lewat DPRD, baik di parlemen maupun ruang publik.

Sikap ini, menurut Andreas, merupakan bentuk tanggung jawab partai dalam menjaga prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.***