Politik
Menang Pilkada di Jakarta, Pramono-Rano Bakal Segera Bentuk Tim Transisi 100 Hari Kerja

Pramono-Rano dipastikam menang bakal bentuk tim transisi 100 hari. (Foto : istimewa)
FAKTUAL-INDONESIA : Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno akan segera membentuk tim transisi 100 hari kerja untuk mempercepat realisasi janji politiknya saat kampanyenya.
Tim itu akan dibentuk sebelum ia dilantik sebagai gubernur Jakarta periode 2025-2030. Hal itu disampaikan oleh Pramono usai dirinya bersama Rano Karno sudah dipastikan menang Pilkada Jakarta 2024 dan tidak ada gugatan dari lawannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pramono Anung mengaku senang tidak ada gugatan sengketa hasil Pilkada Jakarta 2024 yang diajukan pasangan nomor urut 01 Ridwan Kamil-Suswono maupun paslon 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Baca Juga : Tak Ada Gugatan dari Pihak RIDO dan Dharma-Kun, Tapi KPU Belum Tetapkan Pramono-Rano sebagai Pemenang
“Ketika KPUD memutuskan, walaupun menunggu keputusan dari MK tapi tidak ada gugatan dengan demikian apalagi pasangan 01 maupun pasangan 02 sudah memberikan ucapan secara langsung,” kata Pramono saat menghadiri syukuran digelar relawan pemenangan Pramono-Rano Karno di Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).
Menurutnya sikap pasangan calon 01 dan 02 yang mengucapkan selamat kepada Pramono-Rano mengambarkan demokrasi yang aman dan damai.
Pramono mengaku telah berkomunikasi lebih lanjut dengan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun terkait program-program baik yang mereka kampanyekan dan akan diterapkan oleh Pramono-Rano. Namun, Pramono akan fokus memenuhi janji politiknya dahulu.
Baca Juga : Ratusan Pendukung Persija Rayakan Kemenangan Pramono-Rano di Bunderan HI dengan Nyalakan Flare
“Pasti saya akan terapkan. Kemudian juga sebelum pelantikan, saya juga pasti membentuk tim transisi untuk mempersiapkan 100 hari kerja,” tuturnya.
Pramomo menuturkan hal pertama yang akan dia kerjakan selepas dilantik sebagai gubernur Jakarta nanti yakni mengurus kartu Jakarta pintar, kartu Jakarta sehat, pendataan lansia, pendataan difabel, dan sebagainya. Menurutnya hal-hal tersebut memerlukan perbaikan.
“Sehingga itu yang akan kami lakukan pertama kali terutama untuk memberikan kepastian bagi warga yang tidak mampu dan yang berhak menerima akan menerima itu,” katanya.***