Connect with us

Politik

Lembaga Survei Dilarang Terima Dana dari Pihak Asing

Avatar

Diterbitkan

pada

Gedung KPU di kawasa Kuningan, Jakarta. (ist)

FAKTUAL-INDONESIA : Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang lembaga survei yang terdaftar menerima dana dari pihak asing. Hal ini sesuai dengan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada 2024.

Pendanaan asing, kata Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU August Mellaz, dilarang khusus untuk konteks Pemilu.

“Kalau survei dalam konteks sehari-hari yang memotret perilaku orang atau apa pun itu ya monggo saja. Tapi, kan [larangan] ini dalam konteks partisipasi Pemilu 2024,” ujar August kepada wartawan, Kamis (18/8/2022).

August menyebut peraturan ini sudah diterapkan sebelum Pemilu 2024. Menurutnya, norma ini masih dianggap penting dan perlu dipertahankan.

Bahkan, tak hanya lembaga survei yang dilarang menerima pendanaan asing, hal ini juga berlaku untuk partai politik.

Advertisement

“Prinsipnya, semua pihak tuntutannya sama, transparansi,” tambahnya.

Selain itu, August mengungkap bahwa lembaga survei yang berniat mendaftarkan diri ke KPU memiliki beberapa syarat. Mulai dari berbadan hukum hingga melampirkan penjelasan sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit.

Audit ini pun harus dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang akuntan publik.***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement