Indonesia Dorong Reformasi Sistem Multilateral di KTT BRICS 2026

Presiden Prabowo dalam KTT BRICS ke-18. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan ketahanan global dan reformasi sistem multilateral dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026). Indonesia menilai negara berkembang perlu terlibat aktif dalam pembentukan tata kelola global agar kepentingannya lebih terwakili.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Prabowo dalam hari pertama KTT BRICS 2026 yang berada di bawah Keketuaan India. KTT tersebut mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”.

Dalam sesi khusus negara anggota BRICS bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya membangun ketahanan secara berjenjang untuk menghadapi berbagai tantangan global. Sesi yang berlangsung tertutup itu diikuti para pemimpin negara anggota penuh BRICS.

Prabowo mengatakan ketahanan perlu dimulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, kemudian dikembangkan menjadi ketahanan kolektif di tingkat global. Menurut dia, kekuatan kolektif BRICS dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola global, menjaga ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang pembangunan.

Presiden menyebut BRICS memiliki posisi strategis karena mewakili sekitar setengah populasi dunia serta mencakup bagian besar dari perekonomian dan perdagangan global. Kelompok tersebut juga mencakup sejumlah pasar terbesar dan produsen energi utama dunia.

Dalam forum itu, Prabowo turut menyoroti pengalaman ASEAN sebagai contoh kerja sama regional dalam membangun ketahanan. Menurut dia, ASEAN telah menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan untuk memperkuat dialog dan kerja sama sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi regional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi.

Indonesia juga mendorong reformasi terhadap institusi multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), dan lembaga keuangan internasional. Reformasi dinilai diperlukan agar institusi tersebut lebih responsif terhadap perubahan lanskap global dan mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil.

Menko Airlangga mengatakan keterlibatan negara berkembang dalam proses reformasi menjadi hal penting. Negara berkembang, menurut dia, tidak seharusnya hanya menerima aturan yang telah ditetapkan, tetapi harus ikut dalam proses pembentukan dan negosiasi tata kelola global.

Di bidang ekonomi, Indonesia mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan. Dorongan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta tantangan terhadap rantai pasok.

Pada Keketuaan India, BRICS juga membahas sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan kerja sama keuangan, mekanisme Local Currency Settlement (LCS), ketahanan rantai pasok global, perdagangan, energi, ketahanan pangan, digitalisasi dan teknologi, serta perubahan iklim dan lingkungan.

KTT BRICS 2026 berlanjut pada hari kedua dengan pembahasan “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” yang melibatkan negara anggota dan mitra BRICS. Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Sekretaris Kabinet.***