Dianggap Menimbulkan polemik, PDIP Minta Penulisan Sejarah Ulang Dihentikan

Ilustrasi buku sejarah Indonesia yang dijual umum. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Fraksi  PDI Perjuangan di DPR RI meminta Kementerian Kebudayaan untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, yang juga Ketua DPP PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).

“Kami meminta dengan tegas agar penulisan proyek ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan merugikan banyak pihak,” kata perempuan yang akrab disapa Esti.

Esti menyebut ada sejumlah alasan mengapa meminta proyek tersebut dihentikan. Selain menuai polemik, kata dia, sejumlah kisah yang masih dalam tim penulisan sudah memilih mundur.

“Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini. Dan karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas, hentikan proyek penulisan sejarah ini,” ujarnya.

Disampaikan Esti, sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang digelar pada pekan ini.

Baca Juga  : PKS Dukung Penulisan Sejarah Ulang yang Digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon

“Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan propaganda proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dunia internasional,” tutur dia.

Proyek penulisan sejarah Kementerian Kebudayaan terus menuai sorotan karena menghilangkan sejumlah babak terutama mengenai pelanggaran HAM berat.

“Belakangan, rencana hal itu semakin menuai penandatanganan menyusul video wawancara “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah” yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025.

Dalam wawancara tersebut, Fadli menyampaikan dua pernyataan yang sangat bermasalah dan berakhirnya kritik keras dari banyak lapisan masyarakat.

Ia menyatakan tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa tahun 1998. Kemudian Fadli mengklaim informasi tersebut hanya rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah.

Pernyataan Fadli Zon itu pun mendapat kecaman berbagai pihak, termasuk dari DPR dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kekerasan 1998 yang dibentuk Presiden ketiga RI BJ Habibie.***