Politik
Debat Perdana, Ini Jawaban Tiga Cagub Jakarta Soal Isu Gender
FAKTUAL-INDONESIA : Ketiga calon gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 saat mengikuti debat cagub perdana di JiExpo Kemayoran, Jakarta pada Minggu (6/10/2024) menjawab isu kesetaraan gender dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global dengan mendirikan sekolah untuk perempuan, transparansi peluang kerja, hingga bursa kerja.
Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil di antaranya bakal mendirikan sekolah perempuan untuk ibu-ibu di balai RT. Ia juga memaparkan sejumlah program yang akan dilaksanakan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).
“Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program sekolah perempuan buat emak-emak, dan ibu-ibu, sekolahnya di balai RT, kurikulumnya soal ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga dan sebagainya,” kata Ridwan, dikutip Antara.
Baca Juga : Anies Baswedan Tak Akan Datang ke Debat Perdana Pilgub Jakarta, Mengapa?
Kurikulum dalam sekolah perempuan itu, kata Ridwan, mencakup ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, hingga soal politik untuk perempuan.
Selain sekolah, Ridwan menganggap perempuan juga perlu mendapat pemberdayaan dengan program kredit tanpa bunga dan tanpa agunan secara berkelompok yang terdiri dari lima orang.
Kemudian, calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengatakan bahwa pondasi dari kesetaraan, termasuk pada gender adalah adab. Menurut Dharma, tanpa adab, kebijakan yang diambil pemerintah tidak akan pernah adil.
“Mari kita kembali menjaga adab supaya kita dapat bersikap adil sehingga kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak membuat perasaan rakyat tidak adil,” kata Dharma.
Kemudian, Ia menilai bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta harus mengumumkan secara transparan peluang kerja yang ada dan dibagi sesuai persentase.
Sedangkan, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menjanjikan job fair atau bursa kerja setiap tiga bulan sekali yang dilaksanakan di kantor kecamatan.
“Tugas kantor kecamatan nanti menjadi balai latihan kerja, terutama bagi wanita,” kata Pramono.
Baca Juga : Debat Pilkada Jakarta, Malam Ini Pukul 19:00 di JIExpo Kemayoran
Pramono juga akan menghapus syarat minimal lulusan SLTA untuk petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) wanita. Menurut dia, persoalan wanita dalam bekerja adalah syarat tersebut, padahal kenyataannya mereka banyak yang tidak lulus tingkat SLTA.
Ia hanya akan mensyaratkan wanita atau perempuan bisa membaca dan menulis untuk mendaftar sebagai petugas PPSU, sehingga mereka bisa memiliki penghasilan yang cukup minimal setara Upah Minimum Regional (UMR).***