Beda Pendapat Soal Israel, PDIP Tak Beri Sanksi pada Gibran

Gibran tak diberi sanksi oleh PDIP karena beda pendapat soal timnas U 20 Israel. (ist)

FAKTUAL-INDONESIA : Belum lama ini ramai soal penolakan Gubernur Bali terhadap Tim Israel sebagai tuan rumah Piala Dunia sepak bola U20 saat itu. Kini FIFA sudah menganulir Bali sebagai tuan rumah.

Kala itu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan menampung tim Israel jika Bali menolak. Pendapat ini berbeda dengan sikap PDIP.

Meski demikian, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP tak akan menjatuhkan sanksi Gibran Rakabuming Raka usai berbeda sikap soal Piala Dunia U-20 di Indonesia.

“Jadi enggak ada sanksi menyanksi. Apalagi kita kita berbicara hal yang baik, tentang sepakbola,” ucap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di kompleks GBK, Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Gibran sempat menyatakan kesiapan kotanya menggantikan Bali. Sikap Gibran itu berbeda dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster yang tegas menolak kehadiran Israel bertanding di daerahnya.

Hasto menganggap perbedaan di antara kader PDIP hal bias, dan tak lebih sebagai dinamika dalam internal kader. Menurut dia, perbedaan tersebut merupakan proses pematangan sebagai pemimpin.

Hasto menegaskan kini semua kader PDIP telah satu sikap untuk menolak kehadiran Israel di Indonesia. PDIP, kata dia, telah mengumpulkan semua kepala daerah dari partainya untuk menyatukan persepsi soal itu.

“Sudah satu enggak ada persoalan karena kan kemarin kami sudah mengumpulkan secara daring seluruh kepala daerah dari PDIP kami berikan penjelasan,” ucap Hasto.

PDIP menjadi salah satu partai yang menolak kehadiran Israel bertanding di Indonesia sebagai salah satu peserta Piala Dunia U-20. PDIP menolak praktik penjajahan atas Palestina karena tak sesuai dengan konsitusi Indonesia.

Buntut penolakan itu, FIFA kini resmi mencabut status tuan rumah Indonesia dan mengalihkannya ke Peru.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku kecewa atas keputusan FIFA tersebut. Namun dalam keterangan resminya pada Kamis (30/3/2023) berharap masyarakat tak larut dalam kekecewaan dan saling menyalahkan.

“Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa,” kata Jokowi.***