Anies Belum Tentukan Cawapres, Tapi Sandiaga Uno Tidak Masuk Radar PKS

Sandiaga Uno tidak masuk daftar cawapres pilihan PKS. (ist)

FAKTUAL-INDONESIA : Hingga kini Anies Baswedan belum menentukan pendamping sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang.

Namun dipastikan cawapres Anies bukanlah Sandiaga Uno yang menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

Mantan politikus Gerindra Sandiaga Uno dipastikan tidak masuk dalam radar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk jadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Anies merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Koalisi itu terdiri dari PKS, NasDem, dan Demokrat.

“Tidak ada dalam radar (cawapres) PKS,” ujar Wakil Sekjen DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi Zainudin Paru di gedung MK, Rabu (31/5/2023).

Lebih lanjut, Zainudin enggan berkomentar lebih jauh soal sosok yang akan jadi pendamping Anies. Menurut dia, hal itu bakal diumumkan para pimpinan partai di koalisinya.

“Itu biar ketua-ketua partai yang akan mengumumkan. Tidak mau mendahului,” kata dia.

Sebelumnya, Anies mengaku sudah memiliki nama yang bakal mendampinginya maju dalam Pilpres 2024. Namun, Anies masih belum menyebut secara gamblang nama tersebut.

“Kalau dikasih kriteria sekarang, bukan kejutan lagi, dong. Jaga biar ada kejutan. Pokoknya, namanya sudah ada di kantong,” tutur Anies di acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan, di Tennis Indoor Senayan, Minggu (21/5/2023).

Sementara itu, Sandi menyebut lebih tertarik untuk melanjutkan pembangunan ketimbang mengusung ide perubahan. Hal itu disampaikan Sandi merespons isu bakal jadi cawapres Anies di Pilpres 2024.

“Saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan bukan perubahan,” kata Sandiaga di kompleks parlemen, Rabu (31/5/2023).

Sandiaga menilai Indonesia tidak memiliki waktu lama untuk menjadi negara maju. Oleh karenanya tidak perlu untuk mengubah arah pembangunan lagi. Menurutnya, mengubah arah pembangunan hanya akan menghambat kemajuan itu sendiri.

“Kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis, sehingga ada potensi tidak tercapai target Indonesia maju di tahun 2045,” ucapnya.***