Connect with us

Politik

Pandemi Covid-19 Dongkrak Pengajuan Biaya Pilgub Jatim 2024

Avatar

Diterbitkan

pada

Miftahur Rozaq, Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik.(Foto: Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mengajukan anggaran Rp1,9 triliun untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 mendatang. Besarnya anggaran itu karena masih belum sharing dengan Pilkada Kabupaten/kota yang nantinya melaksanakan pilkada serentak bersama Pilgub Jatim.

Menurut Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq, tingginya kebutuhan dana Pilgub Jatim 2024 ini disebabkan banyak hal. “Anggaran yang kita ajukan totalnya Rp1,9 triliun, itu untuk kebutuhan KPU saja dan saat ini masih ditelaah lebih lanjut oleh tim anggaran Pemprov Jatim,” ujarnya, Rabu (26/10/2021).

Kenaikan biaya terbanyak, kata dia, ada pada honor petugas adhoc yang cukup besar. Jumlah petugas Adhoc untuk seluruh Jawa Timur terdiri dari tingkat PPK sebanyak 666 orang, PPS sebanyak 8.497 orang, belum lagi petugas KPPS dan sebagainya.

Selain itu, skenario anggaran Pilgub 2024 ini, menurut Rozaq, mengacu situasi saat masih dalam masa pandemi covid-19. Sehingga KPU perlu menyertakan beberapa kebutuhan perlengkapan prokesseperti Alat Pelindung Diri, masker, hand sanitizer dan sebagainya.

Jumlah TPS sendiri, mengacu pada aturan pemilu di masa pandemic Covid.
Setiap TPS misalnya maksimal menampung 500 pemilih saja atau jauh lebih rendah dibanding situasi normal yang bisa menampung 800 pemilih.

Advertisement

Imbasnya, pihaknya juga harus menambah jumlah TPS menjadi 71.430 di 38 kabupaten/kota se Jawa Timur.
“Ketika menambah jumlah TPS maka berimplikasi pada biaya logistiknya, honor petugas dan sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, komponen biaya yang besar ini digunakan dengan estimasi jumlah pemilih mencapai 32.134.328 orang. Kandidat yang akan berlaga ada 6 pasangan calon yang terdiri dari 4 Paslon dari Partai Politik dan 2 Paslon dari Jalur Independen.

Selain itu, alokasi anggaran ini juga untuk mengakomodir beberapa ketentuan semenjak tahun 2019 terkait santunan kepada penyelenggara adhoc ketika ada kecelakaan sampai meninggal dunia.

Atas dasar tersebut, KPU mendorong Pemprov Jawa Timur untuk segera melakukan pembahasan lebih lanjut. Sehingga ada kepastian dana sharing dengan KPU Kabupaten/kota dalam melaksanakan pilkada serentak 2024.

Dalam kesempatan itu dia juga membeberkan peluang efisiensi atau pertimbangan pengurangan anggaran. Bila pandemik ini berakhir pada tahun 2023, maka anggaran untuk belanja APD tidak perlu digunakan.***

Advertisement

Lanjutkan Membaca
Klik Untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *