Amien Rais : Jangan Pilih Calon Presiden Yang Membawa Indonesia ke Arah Barat atau ke China

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais. (Foto; istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA:  Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais mengingatkan jangan memilih calon pemimpin yang akan membawa Indonesia ke arah barat atau Amerika dan ke arah negara tirai bambu atau China.

“Kiblat kita adalah Jakarta Indonesa, atau nanti kalau sudah pindah ke Nusantara, kiblat kita Nusantara. Bukan Washington atau Beijing,” ujar Amien Rais seusai menghadiri acara Seminar Pra Muhammadiyah dan Aisyiah ke-48 dengan tema  Internasionalisasi Muhamamdiyah di Edutorium UMS Solo, Jawa Tengah, Senin (30/5/2022).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga mengungkapkan calon presiden dan calon wakil pesiden yang miring ke barat atau ke China akan kelihatan. Begitu juga calon yang memusuhi satu kelompok di bangsa sendiri.

“Jangan dipilih, saya ini sudah tua jadi enteng saja membeli nasehat yang saya inginkan kebaikan untuk negara. Diterima ya syukur tidak ya tidak apa-apa,” katanya lagi.

Untuk calon presiden dalam Pemilu yang akan datang, politisi senior tersebut memberikan sejumlah kriteria bagi calon pemimpin yang akan menggantikan Jokowi.

“Dibutuhkan pemimpin nasional yang memenuhiu kriteria. Yakni yang betul-betul punya komitmen memelihata ideologi negara yakni Pancasila,”  jelasnya.

Selain itu juga orang yang betul-betul memiliki dedikasi terhadap Bhineka Tunggal Ika serta mampu menjaga kedaulatan Indonesia.

“Karena pemimpin Indonesia itu akan  memimpin 270 juta lebih manusia yang  beragam agama, etnis,  suku bagsa,  tradisi budaya dan lain-lain,” jelasnya lagi.

Pada kesempatan itu, Amien Rais juga yakin jika ada gerakan yang akan mengubah aturan jabatan presiden tiga periode. Menurut Amien, kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar.

“Karena itu watak kekuasaan terjadi di mana saja. Memang emoh (enggan) turun , sehingga ada kata-kata “No body will relingest his all good power golden to related’,” ujarnya.

Yang berarti tidak ada penguasa laki-laki atau perempuan yang kemudian melepaskan kekuasaannya sukarela. Tidak ada, kalau bisa ditambah.

“Saya mewanti-wanti karena begitu ada tiga periode 15 tahun maka akan ada lagi yang minta lebih. Mumpung belum terlambat maka sejak awal saya katakan cukup dua periode saja 10 tahun sudah,” pungkasnya. ***