Home Politik SETARA Institute Apresiasi Penangkapan An Najah

SETARA Institute Apresiasi Penangkapan An Najah

oleh Akbar Surya

Ketua SETARA Institute, Hendardi.

FAKTUAL-INDONESIA: Penangkapan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmad Zain An Najah oleh Densus 88 Mabes Polri atas dugaan tindak pidana terorisme harus menjadi momentum koreksi serius bagi MUI. Upaya itu dilakukan sebagai upaya ekstra untuk memastikan agar kelembagaan MUI tidak menjadi instrumen promosi intoleransi.

Ketua SETARA Institute, Hendardi, mengapresiasi Densus 88 yang telah bertindak melakukan pemberantasan terorisme, sekalipun mereka berlindung di balik organisasi keagamaan. “Narasi Islamphobia yang dihembuskan di balik setiap upaya negara memberantas terorisme adalah bagian dari counter attack yang sengaja dihembuskan untuk memperlemah kinerja pemberatasan terorisme,” ujarnya, Kamis (18/11/2021).

Menurutnya, sepanjang bukti permulaan telah dianggap cukup, maka tindakan penegakan hukum atas tindakan terorisme dinilai sahih untuk dilakukan. Prinsip due process of law harus terus menjadi pedoman Densus 88, sehingga upaya pemberantasan terorisme tidak dianggap sebagai tindakan politik negara melemahkan kelompok-kelompok tertentu.

Penangkapan An Najah atas dugaan tindak pidana terorisme, kata dia, menggambarkan dan mengonfirmasi bahwa intoleransi, radikalisme dan terorisme telah menyusup secara sistemik ke berbagai institusi sosial, keagamaan bahkan juga institusi pemerintahan dan BUMN. MUI yang seharusnya menjadi jangkar moderatisme Islam, dinilai lalai dengan membiarkan An Najah menjadi bagian dari struktur MUI. Bahkan pada Komisi Fatwa, yang selama ini memproduksi fatwa-fatwa keagamaan.

Sebelumnya, melalui sejumlah aktor dalam MUI, lanjutnya, organisasi keagamaan ini telah menjadi booster yang efektif bagi menguatnya intoleransi di Indonesia. Fatwa-fatwa atas berbagai aliran dan pandangan keagamaan serta peristiwa tertentu yang dengan simplistis dianggap sebagai penodaan agama, telah melegitimasi praktik intoleransi, diskriminasi dan persekusi terhadap warga negara dan kelompok-kelompok keagamaan tertentu.

Menurutnya, meski dalam perspektif MUI fatwa-fatwa tersebut bagian dari tugas dakwah. Tapi MUI tidak pernah menghitung secara seksama risiko dan dampak yang ditimbulkan dari fatwa terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Pihaknya kini terus berusaha mengingatkan bahwa terorisme adalah puncak dari intoleransi. Karena itu terhadap segala bibit intoleransi, negara dan elemen masyarakat harus terus melakukan intervensi dengan berbagai resep yang proporsional.

Menurutnya, apa yang dilakukan negara, melalui Kementerian Agama RI dengan mempromosikan moderasi beragama adalah bagian dari upaya mengatasi problem hulu dari terorisme. “Elemen masyarakat sipil juga melakukan hal yang sama, mempromosikan kehidupan yang lebih toleran,” ujarnya.***