Connect with us

Politik

Tepis Beri Arahan Sistem Pemilu, Presiden Jokowi Sebut Terbuka atau Tertutup Urusan Partai

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai menghadiri Puncak Hari Lahir ke-50 Tahun PPP di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/2/2023).

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai menghadiri Puncak Hari Lahir ke-50 Tahun PPP di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/2/2023).

FAKTUAL-INDONESIA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis kabar bahwa pemerintah telah memutuskan sistem pemilihan umum. Presiden juga menepis kabar bahwa ia telah memberikan arahan terkait sistem tertentu.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat menjawab pertanyaan media di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat, 17 Februari 2023.

“Enggak, enggak,” ujar Presiden Jokowi menegaskan tidak pernah memberikan arahan pada sistem pemilu tertentu.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak punya urusan soal sistem Pemilu 2024 apakah akan menggunakan proporsional terbuka atau proporsional tertutup sembari mengingatkan bahwa hal itu berada di wilayah para partai politik peserta pemilu.

Dalam pantauan media, antaranews.com melaporkan, Jokowi juga menepis isu yang menyebut bahwa dirinya telah memberikan arahan untuk mendukung sistem proporsional tertutup diterapkan dalam Pemilu 2024, sembari mengingatkan bahwa kedua sistem itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Advertisement

“Enggak. Pemerintah, saya perlu sampaikan, kalau dilihat terbuka itu ada kelebihan ada kelemahannya. Tertutup ada kelebihan ada kelemahannya. Silakan pilih. Itu urusan partai,” kata Jokowi kepada awak media selepas menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD City, Tangerang, Jumat.

Di sisi lain, Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah ketua partai sehingga tidak punya kepentingan untuk memberi arahan sistem proporsional terbuka atau tertutup yang harus diterapkan pada Pemilu 2024.

“Ndak ada, ndak ada, ndak ada. Saya bukan ketua partai kok,” ujar Jokowi lagi.

Sistem proporsional terbuka dan tertutup berkenaan dengan pilihan pemilik suara kala menggunakan hak pilihnya untuk pemilu legislatif.

Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih bisa memilih legislator pilihan mereka secara langsung. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya perlu memilih parpol pilihannya yang berhak menentukan legislatornya kemudian.

Advertisement

Sistem proporsional terbuka digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif sejak Pemilu 2009.

Diketahui delapan dari sembilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPR RI saat ini menyatakan dukungan tetap diberlakukannya sistem proporsional terbuka yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang ada di parlemen saat ini yang menyatakan dukungan penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.

Sementara itu, rincian mengenai sistem proporsional tertutup dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tengah menjalani uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait pengujian UU Pemilu diajukan Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Advertisement

Para pemohon mendalilkan Pasal 168 Ayat (2), Pasal 342 Ayat (2), Pasal 353 Ayat (1) huruf b, Pasal 386 Ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 Ayat (2), Pasal 426 Ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Para pemohon mendalilkan berlakunya norma-norma pasal tersebut yang berkenaan dengan sistem Pemilu proporsional berbasis suara terbanyak, telah bermakna dibajak calon legislatif pragmatis yang hanya bermodalkan kepopuleran tanpa ada ikatan ideologis dan struktur partai politik.

Serta tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Akibatnya, saat terpilih menjadi anggota DPR/DPRD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik namun mewakili diri sendiri. ***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement