Connect with us

Politik

Tanggapi SBY, Sekjen PDIP Kemukakan Demokrat Judicial Review Sistem Pemilu 2008 Demi Kemenangan 300 Persen

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (kanan kaca mata hitam) mengingatkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pergantian sitem Pemilu di Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (kanan kaca mata hitam) mengingatkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pergantian sitem Pemilu di Indonesia.

FAKTUAL-INDONESIA: Pernyataan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang  pergantian sitem Pemilu di Indonesia mendapat tanggapan dari Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Dalam pernyataannya di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu, Sekjen PDIP Hasto mengingatkan SBY, pada tahun 2008, kader Demokrat melakukan judicial review sistem Pemilu untuk meraih kemenangan 300 persen.

Bahkan Sekjen PDIP Hasto menegaskan SBY yang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, lupa soal kejadian Desember 2008 dalam masa pemerintahannya itu.

“Bapak SBY lupa, bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” kata Hasto.

Menurut laporan antaranews.com, hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan atas pernyataan Presiden Keenam RI itu, yang menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Advertisement

Hasto menegaskan upaya yang dilakukan Demokrat tahun 2008 lalu, adalah strategi jangka pendek Demokrat untuk meraih kemenangan, yakni bisa mencapai 300 persen.

“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen,” jelasnya.

Dia menjelaskan judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008.

“Judical review sekarang tidak dilakukan oleh partai, karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review. Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY tersebut, malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa,” jelasnya.

Dia menuturkan, proporsional terbuka yang dilakukan masa SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital.

Advertisement

“Ada investor-investor yang menyandera demokrasi. Jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru terjadi pada masa beliau. Judical review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu, berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan catatan tentang urgensi penting atau tidaknya perubahan sistem pemilu.

“Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Informasinya, MK akan segera memutus mana yang hendak dipilih, kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan,” katanya dalam keterangan diterima di Jakarta Minggu.

Menurut dia, apakah saat ini, ketika proses pemilu telah berlangsung, ada sebuah kegentingan di Indonesia, seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya.

“Sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa ‘tenang’, bagus jika dilakukan perembukan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK,” kata dia lagi. ***

Advertisement

Lanjutkan Membaca