Politik
Pilpres 2024: THN AMIN Ingatkan Potensi Timbulnya Gejolak Sosial, Sudirman Said Sebut Politisasi Bansos adalah Korupsi
FAKTUAL-INDONESIA: Menang pemilihan umum dengan penuh kecurangan membahayakan nasib bangsa Indonesia.
Pasalnya, pemimpin yang menang pemilu presiden (Pilpres) 2024 dengan penuh penuh kecurangan tidak akan memiliki legitismasi.
Pemimpin menang Pilpres 2024 dengan kecurangan sehingga tidak memiliki legitimasi berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
Karena itu menurut Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN AMIN) Ari Yusuf Amir, harus menghindari dan mencegah kecurangan-kecurangan dalam proses pemilu.
“Dari sekarang, kami dari tim hukum nasional mengingatkan semua, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, dan aparat pemerintah, Anda berlakulah jujur,” kata Ari dalam Deklarasi THN AMIN Jawa Tengah di Semarang, Jateng, Jumat.
Sementara itu Co-Captain Timnas AMIN Sudirman Said mengingatkan kepada pemerintah jika bantuan sosial (bansos) untuk alat politik demi kepentingan suatu kelompok, hal tersebut sama saja dengan tindak korupsi.
Menurut dia, definisi yang paling mudah soal korupsi adalah saat kewenangan pada jabatan publik justru untuk kepentingan pribadi. Hal itu mengingatkan bahwa bansos itu merupakan hak rakyat.
“Jadi, kalau menggunakan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu, by definition bisa masuk dalam kategori korupsi, hati-hati!” kata Sudirman.
Sudirman mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak selamanya kuat karena suatu hari nanti kekuasaan bakal usai. Maka, kekuasaan harus memiliki iktikad baik dalam menjalankan pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.
“Kembalikan iktikad baik, kembalikan keinginan luhur. Tidak boleh kekuasaan untuk keperluan pribadi maupun keluarga,” katanya.
Sudirman Said sangat bersyukur karena perjalanan Anies penuh dengan halangan dan hambatan tetapi dengan kehendak alam semua tekanan dan halangan tersebut sirna.
“Yang diperlukan AMIN adalah demokrasi yang benar, pemilu yang jujur dan adil,” ucap Sudirman Said.
Sudirman Said juga memberikan pandangan dan nasehat untuk semua aparatur negara. “Kepada semua aparat kami yakin kalian semua berharap memiliki pemimpin yang bermartabat karena itu objektifitas Dan netralitas menjadi penting,” ujar mantan Menteri ESDM RI pada Kabinet Kerja tahun 2014 ini.
“Kepada pemimpin tertinggi negeri ini, Presiden Jokowi, ANDA adalah tokoh Jawa Tengah yang budayanya ‘Adi Luhung’ oleh karenanya dibutuhkan keteladanan yang luar biasa dengan bersikap netral menjunjung etik dan hukum, maka apapun hasilnya akan diterima oleh rakyat. Namun sebalik bila terjadi pemerkosaan demokrasi, pemilu berjalan tidak netral, menggunakan peralatan-peralatan secara tidak sah, siapapun pemimpin yang tepilih adalah pemimpin yang tidak punya apa-apa dan membahayakan keamanan negara,” tandasnya.
Ratusan pengacara, advokat dan praktisi hukum Kota Semarang mendeklarasikan bergabung dalam Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (THN AMIN) bertempat di Hotel Patra Jasa Semarang, Jawa Tengah.
Para advokat dan praktisi Hukum tersebut menyuarakan kesiapan untuk menghadapi berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, khususnya pemilihan presiden Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (THN AMIN) menyoroti semakin intensnya penyalahgunaan infrastruktur kekuasaan, mencakup penggunaan anggaran, pelibatan birokrasi, atau pemakaian sarana dan prasarana yang menguntungkan calon presiden tertentu. Pelanggaran semacam itusemakin dipertontonkan secara vulgar kepada publik, tanpa malu-malu. ***