Pilpres 2024: Singgung Ada Capres-Cawapres Tidak Paham Tahapan Pemilu, PDIP Nilai Oposisi tugas Patriotik

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan usai pertemuan internal TPN Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024) dan pidato kemenangan Capres – Cawapres, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka

FAKTUAL INDONESIA: Pasangan calon presiden – calon wakil presiden (Capres – Cawapres) yang melakukan pidato kemenangan setelah hasil quick count (hitung cepat) dinilai tidak paham tahapan pemilihan umum presiden (Pilpres) tahun 2024.

Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyatakan pemenang Pilpres 2024 tidak ditentukan oleh hitung cepat melainkan melalui rekapitulasi secara berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS) bertingkat ke atas.

Dalam bagian lain Hasto juga menegaskan, PDIP sudah siap menjadi oposisi dan menilai, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik.

Karena hasil Pilpres 2024 tak ditentukan hitung cepat melainkan melalui rekapitulasi secara berjenjang dari TPS bertingkat ke atas maka Hasto menyatakan, seluruh saki-saksi dari pasangan calon 3 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) terus mengawal proses rekapitulasi itu.

“Karena suara rakyat adalah suara Tuhan,” kata Hasto setelah rapat bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung HighEnd, Jakarta, Kamis.

Menurut Hasto, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah melakukan pidato kemenangan sesungguhnya tidak memahami tahapan-tahapan pemilihan umum (pemilu), karena hasil rekapitulasi suara ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bukan berdasarkan penghitungan cepat.

Oleh karena itu, Hasto menghimbau kepada media untuk fokus dalam penghitungan rekapitulasi KPU.

Dalam kesempatan tersebut, dia turut menyampaikan hasil pengkajian terkait adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam pemilu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Sejumlah dugaan pelanggaran itu mulai dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, serta politik anggaran untuk mendukung pasangan calon tertentu.

Berbagai dugaan penyimpangan itu, menurut Hasto, telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu. Sehingga, TPN Ganjar-Mahfud membentuk tim khusus untuk mengaudit dalam rangka mengungkapkan bukti-bukti material atas berbagai pelanggaran pemilu.

Tim khusus tersebut terdiri atas para pakar hukum, ahli teknologi informasi, dan ahli demografi dari internal TPN Ganjar-Mahfud.

Selain itu, terdapat pula pihak yang secara sukarela ingin memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengungkapkan berbagai aspek anomali demokrasi.

“Tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan, terdiri atas orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga muruah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat; demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara,” ujar Hasto.

Siap Menjadi Oposisi

Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ujarnya.

Tak hanya itu, PDI Perjuangan akan berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.***