Connect with us

Politik

Pilpres 2024: Ini Suara Mahasiswa, Selebaran “Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM” bukan Kampanye Hitam

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Gerakan Aliansi Mahasiswa Jawa Timur menggelar aksi untuk merespons adanya tuduhan kampanye hitam dengan penyebaran “Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM”

Gerakan Aliansi Mahasiswa Jawa Timur menggelar aksi untuk merespons adanya tuduhan kampanye hitam dengan penyebaran “Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM”

FAKTUAL INDONESIA: Gerakan menyebar selebaran “Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM” murni gerakan kemanusiaan mahasiswa terhadap pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat yang menimpa kalangan aktivis reformasi 1998.

Gerakan serentak yang dilakukan mahasiswa se-Indonesia menyebar selebaran “Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM” bukan merupakan black campaign atau kampanye hitam serta penyebaran hoaks.

Namun penyebaran selebaran “Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM” merupakan gerakan nyata mahasiswa dalam menghadapi pelanggaran HAM berat dan politik dinasti dalam pemilihan umum presiden (Pilpres) tahun 2024.

“Kami tidak menebar fitnah, hoaks maupun Pemilu 2024, melainkan selebaran yang kami sampaikan merupakan tulisan akademis, berbasis data-data sekunder yang kami himpun dari berbagai media nasional yang kredibel, serta sejumlah dokumen negara yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM,” kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Jawa Timur, Moh Mahshun Al Fuadi di Surabaya, Selasa (16/1/2024).

Gerakan serentak yang dilakukan mahasiswa se-Indonesia ini merupakan sebuah tekanan terhadap seluruh unsur kenegaraan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif agar segera menindaklanjuti 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sejak lama terbengkalai untuk diproses sesuai dengan UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Advertisement

“Gerakan serentak mahasiswa se-Indonesia ini bukan merupakan agenda kampanye politik, bahkan tidak mengkampanyekan salah satu kontestan baik secara personal maupun partai, melainkan yang kami tekankan ialah pengawalan mahasiswa terhadap Hak Asasi Manusia,” tutur dia.

Menurut dia, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tidak bisa menyalahkan atau mencari salah satu pelaku yang dianggap penggagas untuk disalahkan. Karena, gerakan mahasiswa merupakan gagasan bersama lebih dari 14 ribu untuk bergerak menegakkan keadilan HAM.

“Maka, jika satu mahasiswa disalahkan, ini berarti menyalahkan seluruh mahasiswa di Indonesia,” ujarnya.

Aliansi Mahasiswa Jawa Timur menegaskan bahwa gerakan menyebar selebaran “tolak politik dinasti dan pelanggaran HAM” bukan merupakan black campaign atau kampanye hitam serta penyebaran hoaks.

Mahshun mengatakan gerakan menyebar selebaran itu murni atas dasar kemanusiaan dan kegelisahan mahasiswa terhadap pelanggaran HAM berat yang menimpa kalangan aktivis 1998.

Advertisement

Juga atas dasar simpati mahasiswa terhadap keluarga korban yang tidak kunjung menemukan kejelasan hingga tahap peradilan kampanye hitam dalam kontestasi politik.

Atas hal tersebut, Aliansi Mahasiswa Jatim pun membuat tiga pernyataan sikap. Pertama, Aliansi Mahasiswa Jawa Timur meminta Prabowo Subianto untuk berdialog secara terbuka dengan seluruh Mahasiswa Jatim tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pelanggaran HAM berat yang menimpa aktivis ’98 lengkap dengan bukti, selambat-lambatnya dalam waktu 7×24 jam.

“Kedua, kami mengajak seluruh Mahasiswa Indonesia untuk tidak takut untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran, serta terus berjuang atas dasar kemanusiaan,” imbuh dia.

Ketiga, jangan sampai ada intimidasi terhadap mahasiswa yang memperjuangkan kemanusiaan, dalam hal ini seluruh mahasiswa yang bergerak bersama untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut.

“Mencari kebenaran sejarah itu didiskusikan bukan dipolisikan,” ucap dia. ***

Advertisement

Lanjutkan Membaca