Connect with us

Politik

Pemilu 2024: Hak Konstitusional, Surya Paloh Tegaskan Koalisi Perubahan Dukung Hak Angket

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan pimpinan partai anggota Koalisi Perubahan bersama Calon presiden Anies Baswedan dan Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (23/2/2024)

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan pimpinan partai anggota Koalisi Perubahan bersama Calon presiden Anies Baswedan dan Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (23/2/2024)

FAKTUAL INDONESIA: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan Koalisi Perubahan akan mendukung secara natural pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Surya mengatakan bahwa pengajuan hak angket itu merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai.

“Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu,” kata Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat.

Menurut Surya,  kubu koalisi Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP mempunyai hak konstitusional untuk mewacanakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Karena dia pun menghormati langkah yang diambil Anies Baswedan sebagai calon presiden di Koalisi Perubahan, yang beberapa waktu lalu pun merespons positif wacana Ganjar tersebut.

Advertisement

Selain itu, dia menilai sejauh ini Koalisi Perubahan dengan kubu PDIP memiliki hubungan yang tak berjarak. Untuk itu, dia menegaskan Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.

“Barangkali tiga-tiganya (partai pengusung di Koalisi Perubahan) masih sayang sama PDIP,” katanya.

Sebelumnya, Partai NasDem menyatakan bahwa Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar siap menggulirkan hak angket bersama PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan para sekjen di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS. Menurutnya semangat para partai itu senada seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan soal hak angket.

“Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya,” kata Taslim di NasDem Tower, Jakarta (22/2).

Advertisement

Megawati – JK

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan bahwa partai-partai pengusungnya yakni Koalisi Perubahan saat ini dalam kondisi yang solid dan sedang mengumpulkan data-data terkait kekurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.

Dia pun meminta agar publik tidak lagi berspekulasi terkait isu perpecahan di antara partai pengusungnya tersebut. Adapun partai pengusung pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Koalisi ini solid sesolidnya, jadi tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama,” kata Anies di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan tidak selamanya percakapan antara para partai itu terlihat di depan media.

Advertisement

Menurutnya, para partai itu pun membahas setiap langkah bersama dan sedang menunggu proses akhir dalam Pilpres 2024.

“Kita sekarang kita sedang menunggu proses sambil tim hukum kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan pilpres kemarin untuk kemudian jadi bahan,” katanya.

Selain itu, dia juga meminta publik bersabar soal rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, setelah dirinya menghadiri pertemuan dengan para ketua umum (ketum) partai Koalisi Perubahan.

“Kalau pertemuan belum terjadi, kita belum bisa bilang ya,” kata Anies.

Adapun desas-desus pertemuan JK dengan Megawati itu bergulir pasca hari pencoblosan Pemilu 2024. Keduanya disebut bakal melakukan pertemuan untuk menjembatani dua koalisi, terkait pengajuan hak angket di DPR. ***

Advertisement

Lanjutkan Membaca
Advertisement