PDIP Menilai Gerakan Akademisi dan Kampus Murni Suara Rakyat Memperjuangkan Kebenaran

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, para akademisi dan kampus memperjuangkan kebenaran

FAKTUAL INDONESIA: Pihak yang makin terpojok oleh gelombang gerakan para  akademisi dan kampus yang menggemakan kritik terhadap penyimpangan-penyimpangan moral demokrai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mencari kambing hitam.

Mereka menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengintervensi para  akademisi dan kampus untuk menyuarakan kritik terhadap kondisi demokrasi di era Jokowi saat ini

Namun tudingan itu dengan lugas dan tegas dijawab oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Hasto Kristiyanto yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden (Capres) – calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD (GAMA).

“Mana ada kampus bisa diintervensi,” tegas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.

Hasto mendasari pernyataannya dengan menyebutkan, para akademisi dan kampus-kampus punya keyakinan tersendiri dalam menyikapi persoalan bangsa.

“Mereka memperjuangkan kebenaran. Mereka punya dalil-dalil yang ditaati dan mereka punya integritas. Sehingga kalau dari kelompok 02 Prabowo-Gibran, tim pemenangannya memberikan pernyataan seperti itu, kami yakini bahwa akan semakin banyak kampus yang bergerak. Harusnya autokritik saja dan melakukan koreksi-koreksi,” ujarnya.

Dalam pantauan media online, antaranews.com lebih lanjut melansir, Hasto pun mengulas bagaimana partai berlambang banteng moncong putih ini sangat taat pada aturan yang berlaku di kampus terutama terkait dengan kampanye.

“Jadi, tidak pernah ada pemikiran sedikitpun bagi kami untuk melakukan hal tersebut. Ini murni muncul suara rakyat,” tegas Hasto.

Bahkan dia memperkirakan,  jika ada tudingan gerakan tersebut ada yang mendalangi maka justru akan semakin membesarkan gelombang seruan para akademisi dan kampus-kampus soal kondisi demokrasi.

“Ini merupakan seruan moral, seruan moral itu efektif. Suatu gerakan damai, suatu gerakan tanpa kekerasan, gerakan menyuarakan pranata kehidupan berbangsa yang baik. Harusnya itu dilakukan,” kata Hasto.

Hasto pun menegaskan kembali PDI Perjuangan tak berkepentingan di dalam melakukan mobilisasi kampus-kampus tersebut.

“Karena itu sama saja mengerdilkan. Di antaranya otoritas di perguruan tinggi yang begitu independen,” ucap Hasto.

Sorotan Kondisi Politik

Hasto Kristiyanto membeberkan 4 poin utama yang menjadi sorotannya terkait kondisi politik Indonesia menjelang H-9 atau sembilan hari sebelum hari pemungutan suara, yakni Rabu, 14 Februari 2024.

“Pertama, dinamika politik nasional pasca mundurnya Prof Mahfud Md diwarnai oleh gerakan prodemokrasi yang semakin kuat dan seruan moral serta seruan kebenaran di dalam politik,” ujar Hasto.

Menurutnya, seruan untuk menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang terpenting kian bergema. Apalagi, lebih dari 29 kampus se-Indonesia telah menyampaikan seruan terhadap kondisi demokrasi saat ini, termasuk pentingnya agar Pemilu 2024 berjalan secara demokratis, jujur, adil dan bermartabat.

Kemudian, berbagai indikasi adanya oknum-oknum aparat TNI, Polri yang tidak netral, dan tuntutan agar tidak terjadi politisasi bansos dengan menggunakan anggaran negara dapat diperhatikan.

Kedua, Hasto menyoroti soal dugaan intimidasi yang disertai dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berlangsung jelang pemilu.

Bahkan, dia mendapati informasi soal lembaga survei dijadikan sebagai alat dan instrumen elektoral dipacu dengan tampilan beberapa alat peraga dari salah satu partai yang dekat dengan kekuasaan.

“Apalagi ketika ada yang mengatakan bahwa pasangan 02, itu didukung oleh lebih dari sepertiga penyumbang perekonomian nasional, maka ini akhirnya menghadapkan kekuatan rakyat, presiden rakyat, Ganjar-Mahfud. Vis a vis terhadap kekuatan kekuasaan itu yaitu Paslon 02,” katanya.

Politisi asal Yogyakarta ini juga mengindikasi bahwa lembaga survei telah dicampuradukan sebagai alat elektoral.

Ketiga, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini turut menanggapi pergerakan para tokoh-tokoh intelektual, dari kampus-kampus ternama, pergerakan tokoh budaya, kelompok pro demokrasi, hingga tokoh kebangsaan yang harus turun gunung.

Kemudian yang keempat, TPN Ganjar-Mahfud juga mencermati fenomena kampanye paslon nomor 2 Prabowo-Gibran di banyak wilayah yang terekam sepi meskipun dengan fasilitas yang luar biasa.

“Dengan kualitas yang baik, tetapi ternyata itu sepi. Sehingga ada gap yang besar antara apa yang dibangun dari persepsi hasil survei dengan realitas yang terjadi di lapangan,” ungkap Hasto.

Sebaliknya, Doktor Ilmu Pertahanan ini menyinggung peristiwa yang terjadi di Boyolali yang menimpa relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang dipersekusi oleh oknum aparat TNI.

Lalu, tindak kekerasan yang terjadi di Yogyakarta, kemudian penurunan bendera PDI Perjuangan secara paksa di Gunung Kidul.

Hasto menilai peristiwa itu justru menjadi suatu arus balik bahwa kekuatan organik yang mendukung Ganjar Mahfud, itu semakin besar. Ini bisa dilihat di acara Hajatan Rakyat Konser Salam Metal 03 Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2).

“Sehingga Ganjar-Mahfud justru mendapatkan sentimen yang paling positif melalui gerakan rakyat massa organik yang datang dengan minimnya fasilitas, dengan tidak adanya lebih dari sepertiga pengusaha perekonomian nasional yang mendukung pada pasangan Ganjar, karena lebih banyak mendukung pasangan Prabowo,” pungkasnya. ***