Lemhannas Soroti Pancasila, Korupsi dan Menurunnya Daya Serap Angkatan Kerja

Gubernur Lemhannas RI Letjen (Purn) Agus Widjojo menyampaikan Pernyataan Akhir Tahun 2021 Lemhannas RI yang diselenggarakan secara hybrid, Jumat (31/12/2021).

FAKTUAL-INDONESIA: Implementasi Pancasila, korupsi sebagai penghambat terbesar pembangunan dan menurunnya daya serap angkatan kerja menjadi sorotan penting dalam Pernyataan Akhir Tahun 2021 Lemhannas RI yang diselenggarakan secara hybrid, Jumat (31/12/2021).

Gubernur Lemhannas RI Letjen (Purn) Agus Widjojo menyebutkan pentingnya menguatkan identitas dan karakter bangsa agar selaras dengan Pancasila. Menurut Agus, ciri-ciri manusia Indonesia yang memiliki identitas dan berkarakter kuat itu adalah punya rasa ingin tahu yang tinggi; berpikiran kritis dan kreatif; dan berani mempelajari hal-hal baru.

Selain itu, mampu mengajukan pendapat dan argumen yang persuasif dan tajam baik dalam berbicara maupun menulis; percaya diri dan tidak minder tapi juga tidak sombong; berani mengambil risiko, tidak mudah terpengaruh, dan tidak ikut-ikutan melakukan sesuatu tanpa berpikir matang.

Tak kalah penting adalah, generasi muda wajib mengetahui sejarah, peradaban dan warisan budaya Indonesia. Menurut Agus, generasi muda sebaiknya perlu memahami kegemilangan dan kesalahan para pendahulu di masa silam. Kebudayaan, kesenian dan bahasa merupakan hal yang melekat di diri kita sejak dari buaian sampai akhir hayat.

“Hal itu pula yang membedakan manusia dengan robot yang menggunakan kecerdasan buatan,” kata Agus seperti dimuat press release dari Lemhanas.

Korupsi Penghambat 

Letjen (Purn) Agus Widjojo menyoroti hambatan pembangunan di semua negara termasuk Indonesia. Dia menyebut, praktik korupsi sebagai penghambat terbesar proses pembangunan.

“Penghambat terbesar terhadap proses pembangunan di negara manapun diakui datang dari tindak pidana korupsi,” kata Agus.

Oleh karena itu, kata Agus, sisi lain untuk menjamin kelancaran program pembangunan adalah tetap menjaga momentum dan meningkatkan efektivitas program pemberantasan korupsi. Menurut Agus, dua sisi pokok itulah  yang dapat membangun Indonesia pada tahun 2022 semakin kuat dan sejahtera dengan memanfaatkan berbagai peluang dan kemajuan di semua bidang. “Namun tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila,”ujar Agus.

Selain itu, juga diperlukan sinergi dalam hubungan pusat daerah. Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengungkapkan pentingnya sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembuatan dan implementasi keputusan serta kebijakan.

“Dari sisi perencanaan, keselarasan visi-misi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional,” kata Agus.

Pemerintah daerah akan berjalan lebih baik dan efektif apabila perencanaan pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat juga disandarkan kepada perencanaan pembangunan nasional.

Daya Serap Angkatan Kerja

Dalam bagian lain Agus mengingatkan, Indonesia perlu mewaspadai menurunnya kemampuan dunia usaha dalam menyerap angkatan kerja, terutama dengan latar belakang pendidikan tinggi. Melemahnya kinerja ekonomi selama pandemik, berdampak pada menurunnya kemampuan dunia usaha dalam menyerap angkatan kerja.

“Pandemi berisiko menambah panjang durasi tunggu angkatan kerja baru untuk memperoleh pekerjaan, terutama lulusan perguruan tinggi,” ujar Agus.

Adapun angkatan kerja lulusan SMK juga memiliki tantangan sendiri untuk tetap bertahan di pasar tenaga kerja. Sebaliknya, tenaga kerja muda dengan pendidikan lebih rendah, yaitu SMP sederajat berpeluang berpeluang lebih besar mendapatkan pekerjaan di banding lulusan perguruan tinggi.

“Ini karena  pengaruh  kemampuan perusahaan  memberikan upah yang sesuai,” kata Agus Widjojo.

Lemhannas memandang informasi pasar kerja sangat dibutuhkan bagi angkatan kerja muda saat ini. Informasi pasar kerja yang diamanatkan melalui jaminan kehilangan pekerjaan dalam UU Cipta Kerja menjadi wacana kebijakan penting untuk membantu angkatan kerja terserap ke dalam pasar tenaga kerja di Indonesia.

Angkatan kerja baru yang terdampak krisis akibat pandemi berpotensi menanggung beban sosial-ekonomi jangka panjang. “Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, pendapatan yang rendah dan munculnya masalah kesehatan mental,” kata Agus.

Langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan swasta adalah pembangunan infrastruktur digital teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, pengetahuan melalui pendidikan menjadi modal dasar penting bagi keberhasilan Indonesia dalam adaptasi dan transformasi.

Selain itu, perlu adanya agenda reformasi pendidikan pada peningkatan kualitas pendidikan dan akselerasi penyerapan materi pelajaran. Sebuah tantangan ketika hal ini diperberat dengan belum meratanya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dan kualitas tenaga pendidik yang belum menjamin sepenuhnya  mampu mengejar laju kemajuan teknologi pendidikan maupun perkembangan materi ajar. Selain membahas mengenai rendahnya penyerapan angkatan kerja, Lemhannas juga mencermati mengenai perlunya penguatan sumber daya manusia di masa endemik, serta pemanfaatan teknologi yang perlu dilakukan oleh pusat dan daerah.

Dalam penyampaian Pernyataan Akhir Tahun Lemhannas RI kali ini, Agus Widjojo didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan,  Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto M.Si., Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Ending Fadjar, S.E., M.A., dan sebagai moderator Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. ***