Connect with us

Politik

Ketua KPU 4 Kali Langgar Etik, DKPP Hanya Beri Sanksi Peringatan

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memvonis Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu setelah pengaduan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memvonis Ketua KPU Hasyim Asy’ari terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu setelah pengaduan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024

FAKTUAL INDONESIA: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terbukti empat kali melakukan pelanggaran etik dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.

Pelanggar etik keempat Ketua KPU Hasyim Asy’ari diputuskan oleh Majelis sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam persidangan DKPP di  Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Majelis sidang kode etik DKPP memvonis sanksi hanya peringatan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, terkait kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023-2028.

Ini merupakan keempat kalinya Hasyim Asy’ari mendapat sanksi atas pelanggaran etik dalam posisinya sebagai Ketua KPU.

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari, karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. Pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim terkait dengan proses pendaftaran calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Advertisement

Sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asy’ari dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena bertemu calon peserta pemilu, Hasnaeni Moein, yang berasal dari Partai Republik Satu.

Hasyim juga diputuskan melakukan pelanggaran tidak mengakomodir keterwakilan calon anggota legislatif perempuan dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang diajukan masyarakat sipil.

Dalam sidang Rabu (28/2/2024), Majelis sidang menyatakan bahwa Hasyim terbukti melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2023 jo Pasal 6 Ayat 2 huruf c, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan i, Pasal 11 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Perkara dengan pengadu bernama Linda Hepy Kharisda Gea itu terdaftar dengan nomor perkara 140-PKE-DKPP/XII/2023.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I, Hasyim Asy’ari, selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (28/2/2024) dilansir dari Antara.

Advertisement

Dalam keterangan resmi DKPP, perkara tersebut diadukan oleh Linda yang memberikan kuasa kepada Roynal Christian Pasaribu, Akhmad Sururi Azis, dan Donny Ferdiansyah.

Linda merupakan calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028. Namun, harus dicoret namanya karena adanya informasi yang bersangkutan masih aktif di partai politik.

Pihak pengadu mengadukan Hasyim ke DKPP karena mengganti Linda secara mendadak, sehingga gagal dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028.

Sebelumnya, nama Linda telah tercantum dalam pengumuman calon anggota KPU terpilih kabupaten dan kota yang dikeluarkan KPU RI. Majelis menyebut Hasyim melakukan pergantian itu karena menerima informasi bahwa Linda masih tercantum sebagai anggota partai politik.

Namun, Hasyim tidak melakukan klarifikasi secara langsung kepada Linda dan hanya melakukan klarifikasi ke KPU Provinsi Sumatera Utara.

Advertisement

Atas dasar itu, majelis DKPP menganggap Hasyim melakukan pelanggaran karena tidak melakukan klarifikasi secara langsung kepada Linda.

Selain Hasyim, pengadu juga mengadukan dua orang lainnya ke DKPP, yakni Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin dan Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara Petrus Hamonagan Panjaitan. Keduanya pun dijatuhi sanksi serupa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU perlu melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota tim seleksi dan calon anggota KPU provinsi, kabupaten, dan kota yang diduga melakukan pelanggaran dalam seleksi.

“Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaksanakan putusan ini,” kata Heddy. ***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement