Connect with us

Politik

Gerakan Moral: Akademisi Lampung Nyatakan Keprihatinan, Langsung Ingatkan Jokowi

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Akademis Lampumg dari berbagai perguruan tinggi baik swasta dan negeri nyatakan sikap terhadap.situasi politik terkini. Bandarlampung, Rabu, (7/2/2024).

Akademis Lampumg dari berbagai perguruan tinggi baik swasta dan negeri nyatakan sikap terhadap.situasi politik terkini. Bandarlampung, Rabu, (7/2/2024).

FAKTUAL INDONESIA: Gelombang gerakan moral terus menggema dan bergulir dari para akedemisi dan kampus di seluruh Indonesia menyikapi situasi perpolitikan Indonesia saat ini terutama dalam dinamika pemilihan umum presiden (Pilpres) tahun 2024.

Suara keprihatinan yang sejatinya merupakan gerakan moral atas pelanggaran etika oleh penguasa dilontarkan oleh sejumlah Akademisi Lampung yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi maupun swasta, Rabu (7/2/2024).

Bahkan dalam seruannya, para akademisi Lampung itu langsung mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu  para akademisi Lampung itu dengan tegas menyatakan, gerakan yang dilakukan bukan sebagai simpatisan partai politik.

Sejumlah akademisi Lampung berasal dari Universitas Lampung, Universitas Tulang Bawang, Universitas Bandar Lampung, Universitas Saburai, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, dan Universitas Mitra Indonesia (UMITRA).

Advertisement

Akademisi Universitas Lampung (Unila) Prof Dr Ari Darmastuti, di Bandarlampung, meminta pejabat negara dan daerah serta penyelenggara negara dapat menjaga sikapnya dan tidak terjadi lagi perilaku yang nyata-nyata sebagai pelanggaran etika.

“Dengan demikian, diharapkan dapat mengembalikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat pada pada proses demokrasi yang adil, jujur, dan bermartabat. Kami juga ingatkan Presiden Jokowi, menteri, kepala daerah, dan ASN serta kepala desa menjaga sikap dengan benar-benar,” kata Prof Dr Ari Darmastuti saat membacakan sikap keperihatinan seperti dilansir dari laporan media online antaranews.com.

Guru Besar Ilmu Politik pertama di FISIP Unila itu menyatakan, situasi dan kondisi terakhir telah menunjukkan gejala pudarnya keteladanan dan perilaku politik yang tak memenuhi kaidah etika, sikap demokratis dan rasa keadilan.

“Oleh karena itu, kami menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara,” kata Ari Darmastuti.

Menurutnya juga para akademisi menghimbau kepada semua masyarakat secara bersama-sama menjaga iklim demokrasi, kepentingan bersama, persatuan, kesatuan bangsa dan negara, di atas kepentingan individu, kelompok, dan golongan.

Advertisement

“Pelanggaran etika tidak hanya mencoreng citra penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa, tetapi juga merugikan dan bahkan meruntuhkan hak fundamental warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa pernyataan sikap pimpinan negara, yang dapat merusak prinsip demokrasi dan mengancam pondasi penyelenggaraan negara akan menimbulkan ketidakpercayaan mendalam dan kehilangan legitimasi dalam penyelenggaraan dan hasil pemilihan umum yang demokratis dan berkeadilan.

Disebutkan, pernyataan sikap terhadap situasi perpolitikan tanah air ini bukan untuk sebagai simpatisan partai politik.

“Sikap, kritik dan seruan yang kami sampaikan mengenai situasi politik di Pemilu 2024, bukan sebagai simpatisan partai politik, namun untuk menyadarkan masyarakat,” ucapnya. ***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement