Bahas Transformasi DPR, Puan Maharani: Ketua Fraksi Sepakat Menghentikan Tunjangan Perumahan dan Moratorium Kunjungan Kerja

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin pertemuan antara pimpinan DPR dengan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di DPR, Kamis (4/9/2025). (Foto : Istimewa)

FAKTUAL INDONESIA: Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR.

Demikian dikemukakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin urun rembuk pimpinan DPR dengan fraksi partai politik yang ada di DPR membahas transformasi DPR, termasuk aspirasi-aspirasi dari rakyat.

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk tranformasi DPR,” kata Puan. “Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” sambungnya.

Baca Juga : Resmi, Ahmad Sahroni Diganti Rusdi Masse Mappasessu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Pertemuan yang dipimpin Puan ini dihadiri oleh semua Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, serta ketua-ketua fraksi di DPR. Puan bertemu para pimpinan fraksi di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi. “Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ungkap Puan.

Puan pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat. “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegasnya.

Sebelumnya, DPR mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa saat ini pasca aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025 pada Rabu (3/9). Para perwakilan mahasiswa itu pun menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ikut menemui para mahasiswa menyatakan aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Ia menyebut DPR akan melakukan reformasi yang dipimpin langsung oleh Puan.

“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh ketua DPR, Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” kata Dasco dalam forum penyampaian aspirasi mahasiswa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).

Baca Juga : Perwakilan Kelompok Mahasiswa Sampaikan Tuntutan di Hadapan Pimpinan DPR

Permohonan Maaf

Dalam pertemuan dengan perwakilan mahasiswa Pimpinan DPR RI menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kekurangan dan kekeliruan lembaga dalam menjalankan tugas serta fungsi perwakilan rakyat. Permintaan maaf tersebut disampaikan menyusul peristiwa aksi mahasiswa beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa momentum ini akan menjadi evaluasi dan upaya reformasi DPR kedepannya sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat.

“Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh,” kata Dasco dalam agenda pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Perwakilan Mahasiswa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Reformasi DPR ke depan akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Reformasi ini ditujukan untuk menghadirkan DPR yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di mata publik.

Baca Juga : Polisi Tangkap 1.240 Orang saat Demo Ricuh di DPR, 10 Jadi Tersangka

Selain evaluasi internal, DPR juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan pemerintah untuk menangani sejumlah isu strategis yang menjadi sorotan masyarakat, mulai dari pembentukan tim investigasi terkait kerusuhan hingga perumusan kebijakan fiskal. Pertemuan dengan pihak pemerintah pun dijadwalkan untuk memastikan langkah-langkah tersebut dapat segera dijalankan.

“Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Evaluasi dan perbaikan akan kami lakukan bersama demi menghadirkan DPR yang lebih akuntabel bagi rakyat,” ujar legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Sebagai bentuk evaluasi responsif, lanjut Dasco, DPR pun memastikan akan melakukan evaluasi terhadap tunjangan anggota dewan, termasuk penghentian tunjangan tertentu yang mulai diberlakukan sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, DPR juga memutuskan moratorium perjalanan dinas luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan kerja dalam negeri.

Selain itu, DPR membuka ruang partisipasi publik, termasuk dari kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, dalam proses evaluasi. “Kritik dan masukan masyarakat adalah bagian penting dari reformasi DPR. Kami akan memastikan setiap aspirasi dapat tersampaikan secara langsung maupun melalui jalur institusional,” ucapnya.

Baca Juga : Lucinta Luna Ikut Demo di DPR, Serukan Anggota Dewan Tak Sombong ke Rakyat

Pertemuan Mahasiswa dengan Pemerintah

Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa DPR telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk memastikan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dapat menyalurkan aspirasi kepada pemerintah. Dalam audiensi yang dilakukan, Rabu (3/9/2025), DPR menyampaikan bahwa sejumlah tuntutan telah diterima dan ditanggapi dengan baik, termasuk upaya mempertemukan mahasiswa dengan pihak pemerintah.

Kata Dasco, DPR telah menghubungi pihak pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menjembatani upaya para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak pemerintah

“Permintaan dari adik-adik BEM agar dapat diterima pemerintah sudah kami sambungkan. Besok pihak pemerintah akan menerima mereka, meskipun saya belum tahu secara pasti siapa yang akan mewakili pemerintah,” ujar Dasco.

Selain itu, Dasco menekankan bahwa  DPR telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga dilakukan untuk memastikan penyampaian pendapat berjalan tertib. DPR menegaskan tetap membuka ruang komunikasi bagi mahasiswa, kecuali terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan anarkis.

Baca Juga : Golkar Nonaktifkan Wakil DPR RI Adies Kadir, Pertimbangkan Dinamika Masyarakat

Beberapa aspirasi mahasiswa yang disampaikan juga terkait dengan isu transparansi DPR dan tuntutan yang sempat ramai di media sosial dengan sebutan “17-8”. DPR berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, baik terkait tunjangan maupun kegiatan kedewanan, melalui rapat bersama pimpinan fraksi.

DPR menambahkan, tradisi menerima aspirasi mahasiswa sebenarnya bukan hal baru. Hanya saja, dalam beberapa aksi sebelumnya kondisi di lapangan tidak kondusif karena adanya pihak-pihak yang menunggangi aksi mahasiswa.  “Hari ini aspirasi dapat kami terima langsung, dan segera kami tindaklanjuti dengan pemerintah,” tambahnya.

Pimpinan DPR RI ini juga menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa dalam dialog bersama pemerintah merupakan bagian dari komitmen lembaga legislatif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat secara transparan.

“Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan bersama DPR dan pemerintah, sehingga pertemuan ini menjadi momentum penting,” pungkasnya. ***