Connect with us

Politik

Aliran Dana Rp 195 Miliar ke Parpol dan Rp 7,7 Triliun ke Caleg, Muhaimin Minta Polisi Jangan Diam, Mahfud Tegaskan Sikat

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Calon wakil presiden (Cawapres) nomor 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor 3 Mahfud MD memberikan tanggapan lugas atas aliran dana Rp 195 miliar ke parpol dan Rp 7,7 triliun ke calon legislatif (Caleg) tetap pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024

Calon wakil presiden (Cawapres) nomor 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor 3 Mahfud MD memberikan tanggapan lugas atas aliran dana Rp 195 miliar ke parpol dan Rp 7,7 triliun ke calon legislatif (Caleg) tetap pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024

FAKTUAL INDONESIA: Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan tanggapan yang lugas terkait aliran dana sebesar Rp 195 miliar masuk ke  partai politik.

Kelugasan Muhaimin dan Mahfud bisa menjadi bukti keseriusan dua Cawapres ini dalam menangani transpraransi keuangan parpol peserta pemilihan umum presiden (Pilpres) dan legislatif (Pileg) tahun 2024.

Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), aliran dana Rp195 miliar masuk ke bendahara dari 21 partai politik.

Muhaimin menyatakan dana itu dan alirannya harus diusut tuntas dan meminta agar polisi tidak tinggal diam.

Sedangkan Mahfud mengemukakan, sikat saja dengan berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian itu tidak terpengaruh oleh politik.

Advertisement

Muhaimin yang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan siap diusut terkait dengan temuan PPATK itu.

“Kami siap diusut,” kata pria yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 itu dengan tegas di sela kegiatan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis.

Muhaimin menyatakan bahwa PPATK selaku yang menemukan hal tersebut harus membuktikan pernyataannya kepada publik dengan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Ia juga meminta polisi untuk tidak tinggal diam terkait dengan temuan PPATK tersebut sehingga semua hal itu menjadi jelas di hadapan publik.

“Usut! PPATK membuktikan, polisi jangan diam,” tutur dia.

Advertisement

Sementara itu Mahfud MD menyatakan, masalah aliran dana ke parpol itu sudah ditindaklanjuti oleh PPATK, dilaporkan ke KPK, ke kejaksaan, dan ke kepolisian.

Ketika usai mengunjungi Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Kamis, Mahfud yang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut berharap agar ketiga institusi tersebut dapat bekerja dengan baik tanpa terpengaruh intrik politik.

“Kita tunggu dan kita berharap KPK, kejaksaan, dan kepolisian itu tidak terpengaruh oleh politik. Kalau memang ada, sikat saja,” katanya.

Mahfud mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan temuan tersebut kepada KPK meskipun jumlah transaksi pada tahun 2023 mengalami peningkatan daripada tahun 2022.

“Ya, sudah, nanti biar diolah oleh KPK,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Advertisement

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Jakarta, Rabu (10/1/2024), menyampaikan temuan soal aliran dana ke bendahara dari 21 partai politik sebanyak 9.164 transaksi sepanjang tahun 2022 hingga 2023.

Nominal dana itu mencapai Rp195 miliar. Bahkan, PPATK juga menerima laporan dari International Fund Transfer Instruction bahwa ada 100 orang daftar calon tetap Pemilu 2024 yang terlibat dan menerima dana senilai Rp7,7 triliun dari luar negeri. ***

Lanjutkan Membaca
Advertisement