Home Opini Persoalan Terpendam Dibalik Gemerlap Sirkuit Mandalika

Persoalan Terpendam Dibalik Gemerlap Sirkuit Mandalika

oleh Syawal G

Oleh: Syamsudin Walad

FAKTUAL-INDONESIA: Hiruk pikuk gelaran World SuperBike (WSBK) series terasa mendunia. Meski gelaran WSBK tidak sepopuler MotoGP, namun nyatanya event adu balap sepeda motor ber-CC gede ini juga banyak diberitakan media internasional. Sayangnya banyak pernak-pernik berita menghebohkan sebelum gelaran WSBK.

Diantaranya viralnya video unboxing motor tim Ducati beberapa hari lalu yang sempat menghebohkan dan membuat malu Indonesia di mata dunia. Meski belakangan persoalan ini bisa diredam setelah pihak penyelenggara WSBK dalam hal ini MGPA mengklarifikasi. Meski begitu toh ada pemecatan staff yang dianggap terlibat dalam pembuatan video viral tersebut.

Lepas dari persoalan video viral unboxing motor tim Ducati, persoalan pelik kembali menghantam penyelenggaraan WSBK. Kali ini terkait marshal sirkuit Mandalika yang dikabarkan kurang sehingga balapan motor pembuka WSBK, Internasional Asian Talent Club (IATC) harus diundur. Tentu saja dunia kembali menyoroti penyelenggaraan WSBK Mandalika yang terkesan amatiran ini. Apalagi belakangan muncul berita kalau tenaga marshal sebenarnya tidak kurang tetapi mereka melakukan mogok kerja.

Informasi yang mengemuka, para marshal mogok kerja lantaran ketersediaan kebutuhan mereka dalam menjalankan tugas tidak terpenuhi secara memadai. Seperti kurangnya ketersediaan air mineral di lapangan, kurangnya jaket dan sebagainya.

Rupanya tak hanya pernak pernik dalam hal penyelenggaraan, hadirnya sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok ternyata juga menyisakan persoalan dalam hal ganti rugi tanah. Aksi protes warga dari dalam kampung bahkan terjadi dihadapan Presiden Jokowi kala beliau menjajal sirkuit Mandalika.

Salah satu keluarga, bahkan menuliskan poster meminta ganti rugi atas lahannya dan meminta Presiden menuntaskan seluruh masalah lahan di Sirkuit Mandalika. Terkait hal ini, Jokowi menjawab dengan janjinya untuk menyelesaikan persoalan lahan puluhan warga yang masih bertahan di tanahnya. Saat itu, Jokowi langsung meminta Menteri BUMN, Erick Thohir, yang ada di lokasi untuk menyelesaikan masalah lahan itu.

Meski persoalan masalah lahan belum tuntas, namun diharapkan janji Presiden bukan sekedar janji. Warga tentu menanti penuntasan lahan mereka.

Permintaan Jokowi ke Erick Thohir tentu bukan sekedar meminta tapi lebih kepada perintah. Tak heran bila banyak masyarakat korban penggusuran tanah terkait proyek sirkuit Mandalika berharap banyak dengan kehadiran Jokowi beberapa waktu lalu.

Salah seorang warga Dusun Ebunut, Damar mengeklaim, belum menerima pembayaran tanahnya. Dusun Ebunut merupakan salah satu wilayah terdampak pembangunan Sirkuit Mandalika. Damar meminta Presiden Jokowi segera menyelesaikan masalah pembayaran itu.

Persoalan tanah di negara kita memang kerap menjadi persoalan yang pelik. Banyak kasus yang tak selesai dan selalu menempatkan rakyat kecil sebagai pihak yang kalah. Janji Jokowi “ganti untung” dalam setiap adanya penggusuran lahan kini terasa hanya sekadar slogan saja.

Terkait sengketa lahan sirkuit Mandalika, pihak pengelola dalam hal ini Indonesia Tourism Development Coorporation (ITDC) terkesan memendam persoalan tersebut. Tak ada suara sama sekali dari perwakilan ITDC. Termasuk sang Dirut Abdulbar M. Mansoer diam seribu bahasa.

Persoalan sengketa lahan sirkuit Mandalika antara warga dengan ITDC tentu tak boleh dibiarkan. Karena hal ini akan menjadi duri dalam daging dan bakal mencuat disaat pergelaran MotoGP digelar. Bahkan sudah sempat heboh di media internasional dan sempat masuk ke ranah HAM PBB.

Harusnya berita tudingan adanya pelanggaran HAM terkait pembebasan lahan di sirkuit Mandalika menjadi perhatian ITDC. Seperti yang termuat dalam https://regional.kompas.com/read/2021/05/26/060700478/menyoal-sirkuit-motogp-di-mandalika-dan-tudingan-pelanggaran-ham-oleh-pbb

Sayangnya sepertinya ITDC tak menanggapi serius persoalan ini. Sampai akhirnya demo warga korban penggusuran lahan sirkuit Mandalika di depan Presiden Jokowi pun terjadi. Kini setelah Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir mengetahui persoalan sengketa tanah dibalik gemerlap sirkuit Mandalika, masyarakat pun kembali berharap.

Asa itu berkobar lagi dan harapan akan selesainya persoalan sengketa tanah di sirkuit Mandalika terpancar dari para korban. Semoga saja kasus ini memiliki titik temu dan memuaskan semua pihak. Hingga tujuan hadirnya sirkuit Mandalika, yakni meningkatkan perekonomian masyarakat benar-benar terwujud.***