Home Opini Pemberantasan Mafia Tanah, Perlu Sikap Tegas Pemerintah

Pemberantasan Mafia Tanah, Perlu Sikap Tegas Pemerintah

oleh Darto Darto

Oleh: RG Windarto

FAKTUAL-INDONESIA:  Aksi mafia tanah, seperti yang dialami artis Nirina Zubir, memang tidak bisa didiamkan. Yang terlibat di dalamnya bukan semata pasangan suami isteri yang pernah menjadi asisten rumah tangga korban, tapi ada notaris dan beberapa lainnya yang masih diburu polisi.

Berbekal dokumen berupa surat-surat tanah, yang mereka curi, akhirnya bisa diperoleh uang hingga Rp17 miliar, memperlihatkan kerawanan pemalsuan dokumen terkait pertanahan.

Dari satu kasus itu saja sangat jelas memperlihatkan dokumen pertanahan yang bukan di tangan pemiliknya yang sah bisa dipakai untuk mendapatkan dana dalam jumlah sangat fantastis dari lembaga keuangan.

Sangat aneh. Apakah tidak ada verifikasi atau pemeriksaan yang cermat dari satu dokumen, bukan berada di tangan pemiliknya yang sah, bisa dengan mudah diterima dan kemudian uang miliaran rupiah mengucur.

Itu baru satu kasus terkait mafia tanah. Penguasaan lahan tanpa hak atau secara tiba-tiba ada pihak yang mengklaim sebagai , pemilik satu bidang lahan dengan memperlihatkan dokumen resmi, kerap terjadi. Maka di satu bidang lahan terdapat dokumen ganda. Hal ini pun memicu keresahan di masyarakat. Bahkan akhirnya bisa membuat si pemilik lahan yang sah terusir.

Tidak hanya meresakan masyarakat. Pemerintah pun kerap terganggu karena ketika satu kawasan hendak dibangun bisa tertunda karena mafia tanah sudah terlebih dahulu mendudukinya.

Seperti yang dipaparkan Menter Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil, bahwa banyak kasus mafia tanah tersangkut tindak pidana korupsi, yang merugikan aset negara bahkan aset BUMN.

Selain itu, adanya indikasi korupsi yang melibatkan aparat seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bekerja sama dengan oknum para mafia tanah.

Sejak tahun 2018, Kementerian ATR/BPN telah mengalokasikan anggaran penanganan kasus oleh tim dengan target 61 kasus untuk seluruh Indonesia. Sampai tahun 2021, telah ditargetkan 305 kasus yang penyelesaiannya dilakukan secara administrasi pertahanan oleh Kementerian ATR/BPN dan penyelesaian pidana oleh kepolisian sampai P21.

Telah Mendapat Dukungan

Niat Pemerintah untuk memerangi mafia tanah patut didukung. Rabu (17/11/2021) lalu, Menteri Sofyan Djalil menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan bersama para penegak hukum di Jakarta.

“Kami sedang melakukan rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan yang terindikasi mafia tanah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat jumpa pers di Jakarta.

Sofyan menjelaskan penanganan kejahatan pertanahan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yakni DPR RI, Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini merupakan keseriusan pemerintah untuk memerangi para mafia tanah, sehingga rasa keadilan pada hukum dan pertanahan semakin membaik,” kata Sofyan menegaskan.

Banyak hal memang yang harus dibenahi. Salah satunya penyelesaian internal Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

Untuk diketahui, Tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah beranggotakan Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Negara RI dibentuk mulai tahun 2018, sebagai tindak lanjut dari MoU antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Nomor 3/SKBIII/2017 dan Nomor B/26/11/2017.

Tim itu dibentuk dengan pertimbangan untuk mempermudah koordinasi dan meningkatkan keberhasilan penanganan kasus yang terindikasi adalah mafia tanah.

Pembenahan Internal

Selanjutnya pada tahun 2020, ditandatangani MoU dengan Kejaksaan Agung. Sehingga mulai tahun 2021, Kejaksaan Tinggi dimasukkan ke dalam anggota tim.

Pembenahan Internal

Masukan dari Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang bagus untuk diwujudkan. Dia menyarankan satuan tugas tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal.

“Dalam menangani kejahatan di bidang pertahanan yang pertama dibenahi adalah persoalan internal,” kata Junimart dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu malam.

Junimart menegaskan tidak mungkin ada mafia pertanahan, tanpa adanya orang dalam. Kemudian, disebut mafia tanah jika telah ada sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selanjutnya kata Junimart, muncul perkara pertanahan baik pidana maupun perdata. Menurut dia, para oknum aparat penegak hukum (APH) juga terindikasi bagian dari para mafia tanah.

“Oknum-oknum dalam APH juga perlu dibenahi,” ujarnya.

Junimart menegaskan sebelum terbitnya sertifikat, yang perlu dibenahi adalah aparat dari Kanwil BPN. Selanjutnya, setelah terbitnya sertifikat tanah lalu bermasalah dan masuk dalam unsur pidana, yang dibenahi adalah sumber daya manusia para penegak hukum.

“Ini memastikan agar amanat undang-undang dasar 1945 bahwa tanah untuk kemakmuran rakyat itu dapat tercapai,” katanya.

Sekarang, masyarakat ingin bukti bahwa Pemerintah memang serius memerangi mafia tanah. Masalah ini jangan hanya sebatas diskusi dalam rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan.***