Connect with us

Opini

OTT, Budaya Antikorupsi dan Keteladanan Pemimpin

Avatar

Diterbitkan

pada

Penulis: G. Windarto

Oleh: G Windarto

FAKTUAL-INDONESIA: Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa megurangi kasus korupsi di Tanah Air.

Hal itu mebuat Ketua KPK Firli Bahuri dan segenap pimpinan di lembaga pemberantasan korupsi itu harus putar otak agar mendapat cara jitu agar tertutup segala celah korupsi.

“KPK betul-betul konsentrasi untuk melakukan pemberantasan korupsi, sampai-sampai saya dan pimpinan lain begitu kami dilantik kami susun, kami lakukan evaluasi, penangkapan sudah banyak, OTT ada, tapi korupsi masih ada terus, kalau begitu di mana yang harus kita lakukan,” kata Firli di ‘Seminar Nasional: Transformasi Perizinan Berbasis Risiko Pada Sektor Pertambangan’ pada YouTube KPK, Rabu (1/12/2021).

Sejauh ini, OTT merupakan senjata ampuh KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebab, dengan cara ini pejabat yang korup bisa secepatnya diadili. Pembuktiannya tidak sulit sebab selalu ditemukan sejumlah uang ketika OTT.

Advertisement

Namun sesungguhnya OTT membuat pejabat tidak nyaman. Seperti pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein. OTT, menurut dia, tidak berdampak apa-apa bagi kemajuan satu daerah.

“Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak,” ujar Husein dalam video berdurasi 24 detik pada pertengahan November 2021 lalu.

Bila mencermati pernyataan Bupati Banyumas, sesunggunya ada rasa was-was di kalangan pejabat daerah terperangkap OTT.

Namun kembali lagi pada pernyataan Ketua KPK, bahwa OTT yang begitu gencar, tapi korupsi justeru menjadi-jadi.

Dari hasil OTT selama ini, jenis korupsi yang menonjol adalah gatifikasi dan suap. Seperti dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri.

Advertisement

Menurut Firli sedikitnya ada 7 cabang dan 30 jenis atau rupa korupsi. Namun, ada tiga hal yang kerap melibatkan penyelenggara negara yaitu gratifikasi, suap, hingga pemerasan.

Firli menilai korupsi bukan hanya kejahatan luar biasa, namun juga kejahatan kemanusiaan. Pasalnya praktik rasuah dapat merampas hak manusia dan hak publik.

“Akibat dan dampak korupsi adalah rendahnya pelayanan publik, sulit dan berbelit pelayanan publik, turun dan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya kualitas pengadaan barang dan jasa,” ujarnya saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 2 Desember 2021. Dampak lebih jauh, korupsi bisa menggagalkan tujuan negara.

Untuk itu, Firli mengingatkan persoalan rasuah tidak bakal pernah selesai kalau publik menganggap korupsi sebagai budaya. ia mengajak segenap masyarakat untuk membangun budaya antikorupsi.

Itu berarti membutuhkan keteladanan dari setiap penyelenggara negara. Presiden Joko Widodo telah memperlihatkannya.

Advertisement

Dia menjadi pengawas terhadap jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap tahapan pembangunan di semua wilayah dikontrol progresnya. Tanpa kenal lelah dia berkeliling hingga ke pelosok.

Bila hal yang dilakukan Presiden juga diikuti pejabat di daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota, maka bukan tidak mungkin OTT berkurang frekuensinya. Semoga.***

Lanjutkan Membaca
Advertisement