Home Opini Penerapan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia, Awas Terjerumus Lagi

Penerapan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia, Awas Terjerumus Lagi

oleh Gungdewan

Oleh: Gungde Ariwangsa

FAKTUAL-INDONESIA: Indonesia menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan penampilan seragam dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama libur Hari Raya Natal 2021 dan tahun baru 2022.  Ketentuan ini berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Saat-saat penuh ujian.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11/2021), mengemukakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama masa libur hari raya Natal 2021 dan tahun baru 2022. Dengan demikian maka PPKM saat liburan Nataru akan berbeda dibanding kondisi saat ini.

Menurut Menko PMK, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus COVID-19. Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM level 1 maupun 2, akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM level 3.

Penerapan kebijakan itu masih menunggu Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru. Inmendagri ini sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan tahun baru yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada 22 November 2021. Dengan status level 3 maka di seluruh Indonesia nantinya sejumlah kegiatan masyarakat di ruang publik akan kembali dibatasi.

Seperti diketahui, dalam upaya meminimalisir kasus Covid-19 di Tanah Air, pemerintah menerapkan PPKM dengan level yang mengacu pada rekomendasi World Health Organization (WHO). Level yang ditentukan mulai dari 1 – 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

PPKM Level 1: Angka kasus positif COVID-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Sementara rawat inap di di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100 ribu penduduk per minggu, serta angka kematian kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

PPKM Level 2: Angka kasus positif COVID-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap di di rumah sakit antara 5 hingga kurang dari 10 orang per 100 ribu penduduk per minggu, sementara angka kematian kurang dari 2 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

PPKM Level 3: Angka kasus positif COVID-19 berkisar 50-150 orang per 100 ribu penduduk oer minggu. Adapun rawat inap di rumah sakit berkisar 10-30 orang per 100 ribu penduduk per minggu, serta angka kematian antara 2-5 kasus per 100 ribu penduduk di daerah tersebut

PPKM Level 4: Angka kasus positif COVID-19 lebih dari 150 kasus COVID-19 per 100 ribu penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.

Aturan PPKM Level 3

Merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 42/2021, maka pembatasan pada PPKM level 3 meliputi:

  • Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bisa dilakukan dengan jumlah yang terbatas, yakni 50 persen.
  • Kegiatan di sektor non esensial masih diharuskan Work From Home (WFH)
  • Supermarket, toko kelontong, pasar tradisional, hypermart dan pasar swalayan beroperasi hingga pukul 21.00 waktu setempat. Adapun maksimal kapasitas pengunjung 50 persen
  • Apotek dan toko obat beroperasi 24 jam
  • Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, hingga cucian kendaraan diizinkan beroperasi sampai pukul 21.00 waktu setempat
  • Kapasitas dine in 50 persen dan durasi waktu maksimal 60 menit
  • Uji coba bioskop mulai dilakukan
  • Mall beroperasi hingga pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen
  • Tempat bermain anak-anak dan hiburan dalam pusat perbelanjaan sementara waktu masih ditutup
  • Kapasitas tempat ibadah maksimal 50 persen dan wajib menerapkan protokol kesehatan
  • Fasilitas umum sementara masih ditutup

Terkait dengan penerapan PPKM Level 3 secara seragam di seluruh Indonesia dalam liburan Nataru dilarang melakukan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar, pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer  dan bepergian selama Natal dan Tahun Baru.

Kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50 persen, pembatasan jumlah pengunjung di bioskop hingga 50 persen, pembatasan jumlah pengunjung di tempat makan minum, cafe dan restoran dengan kapasitas maksimal 50 persen, jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Pemerintah menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka,  memperketat aturan perjalanan naik transportasi umum, minimal sudah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama.

ASN, TNI, POLRI dan karyawan swasta dilarang mengambil cuti dan memanfaatkan libur nasional saat Natal dan Tahun Baru.

Terjerumus Lagi

Dalam kurun waktu liburan Nataru itu seluruh warga Indonesia dituntut untuk mentaati apa yang ditentukan dalam status PPKM Level 3 dan tetap dispilin menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dengan ketat sehingga liburan selama 10 hari itu bisa menekan kasus terkonfirmasi positif Covi-19. Bukan justru sebaliknya, waktu liburan itu memicu bertambahnya kasus positif. Untuk itulah seluruh masyarakat mulai dari para pemimpin hingga rakyat kecil bisa terus taat 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi aktifivitas).

Harapan itu perlu diingatkan kembali karena selama ini setiap waktu liburan selalu menjadi alasan meningkatnya kasus Covid-19. Dalam kondisi makin meningkatnya program vaksinasi yang kini sudah memasuki tahap kedua jangan sampai membuat masyarakat lengah. Vaksinasi yang sudah dijalani masih tetap harus diikuti dengan penerapan prokes yang ketat untuk menghindari kemungkinan terpapar dan juga penyebaran Covid-19.

Penerapan PPKM Level 3 seragam di Indonesia merupakan ujian terhadap pelaksanaan penanganan Covid-19. Daerah yang sebelumnya berstatus Level 1 dan 2 mengalamai penurunan dalam pembatasan aktivitas yang berpengaruh pada roda ekonomi di wilayah masing-masing. Namun ini menjadi tantangan untuk bisa meningkatkan penerapan disiplin prokes sehingga nantinya tidak terjetumus kembali ke level lebih rendah.

Sedangkan yang selama ini berstatus level 3 bukan berarti juga bertambah ringan. Justru ini menjadi tantangan untuk meningkatkan status ke level yang lebih tinggi.

Semua diharapkan bisa mengekang diri untuk tidak lengah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Diharapkan waktu 10 hari berstatus level 3 ini menjadi landasan untuk mendapatkan status yang lebih baik lagi sehingga mengangkat Indonesia makin bangkit dari pandemi Covid-19.

Ujian Nataru jangan membuat terjerumus lagi, Jadi harus dijawab dengan nilai luar biasa.  ***

You may also like