Home Olahraga Praktisi Olahraga: LADI Baiknya di Bawah Kementrian Kesehatan Bukan Kemenpora

Praktisi Olahraga: LADI Baiknya di Bawah Kementrian Kesehatan Bukan Kemenpora

oleh Bambang

Praktisi Olahraga Hifni Hasan. (ist)

FAKTUAL-INDONESIA: Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) dapat sorotan setelah kejadian bendera Merah Putih tidak dikibarkan dalam seremoni keberhasilan Jonatan Christie dkk merebut Piala Thomas, Minggu (17/10/20210), di Ceres Arena, Denmark. Tak dikibarkannya Sang Saka Merah Putih tersebut sesuai sanksi WADA (Lembaga Anti Doping Dunia) kepada LADI yang sejauh ini dinilai abai tidak melaporkan sample urine atlet Indonesia.

“Masalah LADI itu klasik karena sudah mulai sejak jaman Menpora pak Adiyaksa sampai ke jaman Pak Zainudin Amali sekarang. Ini muncul karena tidak pernah mau pejabat di bawahnya membaca regulation charter IOC dan turunannya termasuk statute WADA. Dari awal saya usulkan LADI menjadi bagian Departemen Kesehatan (Menkes) agar independence terjaga,” kata Praktisi Olahraga, Hifni Hasan, di Jakarta, Senin (18/10/2021).

LADI adalah lembaga yang mendapat mandatory dari WADA untuk menjadi lembaga anti doping di Indonesia.
Persoalan doping adalah fair play untuk setiap atlet agar melakukan kegiatan secara alami dan berkeringat jangan melalui jalan pintas menggunakan simultaneously obat-obat penguat dan pembesar otot yang dilarang oleh WADA.

Menurut Hifni, di Indonesia karena LADI menjadi bagian dari Kemenpora membuat pelaksanaan test doping menjadi lambat karena APBN Kemenpora sangat kecil. “Seharusnya Kemenpora mencari solution yang tepat soal pendanaan tes doping bagi atlet Indonesia yang sudah menjadi kewajiban setiap negara mengirimkan TDP tes doping plan tahun pertahun yang mana jumlahnya sekurang2nya 700 sample,” terang Hifni.
“Kewajiban ini sudah lalai sekian tahun makanya akibat daripada tidak patuh not compliance, berdasar ketentuan WADA akhirnya kita tahun 2021 disanksi,” lanjut Hifni.

Sanksi WADA sangat jelas, yakni tidak boleh mengelar event olahraga di Indonesia
, bendera kebangsaan tidak berkibar. ”
Sanksi ini menurut saya masih ringan. Lihat negara Soviet atau kini bernama Russia mereka tidak boleh menggunakan lambang dan negara untuk berangkat ke olimpiade dan atlet yang berangkat adalah atlet yang lolos doping dengan supervisi WADA,” terang Hifni.

Atas semua itu, tutur Hifni, sebaiknya LADI independent dan di bawah Kemenkes agar pendanaan dan test doping atlet sesuai dengan etika kedokteran tidak ada pemalsuan dan lain-lain. “Ini bisa dilakukan seperti halnya keluarnya Inpres yang menarik pembangunan sarana dan prasarana olahraga di bawah Kemenpora tapi dipindah itu menjadi wewenang dan tanggung jawab Kementrian PUPR,” terang Hifni.

Selain hal itu, lanjut Hifni, pemahaman charter IOC dan WADA serta turunan lainnya harus diperkuat oleh seluruh penggiat olahraga dan pengurus olahraga, apalagi pejabat Kemenpora yang mengurus bidang olahraga prestasi agar kejadian jatuhnya sanksi WADA tidak terulang.

“Saya juga menaruh harapan semoga ke depan pemilihan Ketua dan Anggota LADI disesuaikan dengan WADA untuk system recruitment-nya. Selain juga LADI sebaiknya ditarik di bawah Kemenkes bukan lagi di bawah Kemenpora agar dapat lebih fokus menjalankan tupoksinya,” terang Hifni. ”
Sekarang atlet menjadi korban karena ketidak becusan LADI dan Menpora menjadikan atlet kita dianggap curang tidak pernah tes doping,” imbuhnya.

WADA dan IOC adalah lembaga yang berbeda dan independent, tetapi keputusan WADA selalu diikuti oleh IOC dan Iternational Federation untuk sanksi setiap negara.****

Tinggalkan Komentar