Mamuju Harus Menjadi Titik Balik, Jangan Ulangi Kongres GABSI 2022

• Belajar dari Empat Tahun Terakhir PB GABSI

Pengalaman empat tahun terakhir memberikan satu pelajaran yang sangat penting: Organisasi sebesar GABSI tidak boleh berjalan seadanya. (Foto: Istimewa)

Oleh: Bert Toar Polii

FAKTUAL INDONESIA: Setiap organisasi seharusnya belajar dari pengalaman.

Apalagi pengalaman yang terjadi dalam satu periode kepengurusan yang berlangsung selama empat tahun. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar menjadi bahan untuk mencari siapa yang salah.

Bagi GABSI, periode 2022–2026 seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka.

Bukan untuk membuka kembali konflik lama, tetapi untuk memastikan bahwa berbagai kelemahan yang pernah terjadi tidak kembali terulang pada periode berikutnya.

Dan salah satu pelajaran terbesar yang menurut saya perlu kita renungkan adalah pelaksanaan Kongres GABSI 2022.

Ketika Kongres Tidak Berjalan Sebagaimana Mestinya

Kongres GABSI 2022 pada awalnya dirancang untuk berlangsung selama dua hari.

Namun kenyataannya, kongres tersebut berlangsung kurang dari sehari dan kemudian langsung menetapkan Syarif Bastaman sebagai Ketua Umum terpilih.

Persoalannya bukan pada siapa yang terpilih sebagai Ketua Umum.

Persoalan yang jauh lebih penting adalah:

Apa yang dihasilkan oleh Kongres sebagai pedoman bagi kepengurusan empat tahun berikutnya?

Salah satu hal yang sangat disayangkan adalah tidak berlangsungnya sidang-sidang komisi sebagaimana mestinya.

Padahal, dalam sebuah kongres organisasi olahraga, pemilihan Ketua Umum hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan proses.

Forum tertinggi organisasi seharusnya juga membahas dan menetapkan berbagai persoalan penting melalui sidang komisi.

Di sanalah seharusnya dibicarakan program pembinaan atlet, kompetisi, organisasi, pendidikan dan pelatihan, hubungan internasional, pembinaan junior, pelajar dan mahasiswa, keuangan, hingga target prestasi empat tahun ke depan.

Karena sidang komisi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, praktis tidak banyak keputusan strategis yang dapat menjadi mandat Kongres bagi kepengurusan baru.

Akibatnya, kepengurusan PB GABSI periode 2022–2026 tidak memiliki program kerja empat tahun yang benar-benar lahir dari keputusan Kongres dan kemudian menjadi kontrak organisasi yang harus dipertanggungjawabkan.

Di sinilah kita harus mengambil hikmah.

Ketua Umum Penting, Tetapi Sistem Jauh Lebih Penting

Kita sering terjebak pada pertanyaan:

Siapa yang menjadi Ketua Umum?

Padahal dalam organisasi olahraga, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah:

Apa yang harus dilakukan oleh Ketua Umum dan pengurus yang dipimpinnya selama empat tahun?

Ketua Umum memang penting.

Tetapi organisasi tidak boleh hanya bergantung kepada figur Ketua Umum.

Yang jauh lebih penting adalah adanya sistem, program kerja, target, indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan oleh forum tertinggi organisasi.

Dengan demikian, Ketua Umum terpilih tidak bekerja berdasarkan kehendak pribadi atau kelompok, melainkan berdasarkan mandat Kongres.

Empat tahun kemudian, anggota organisasi juga dapat melakukan evaluasi berdasarkan mandat tersebut.

Inilah yang seharusnya menjadi salah satu pembelajaran utama dari Kongres 2022.

Apa yang Terjadi Selama Empat Tahun?

Tanpa bermaksud mengatakan bahwa selama periode 2022–2026 tidak ada kegiatan sama sekali, kita perlu melihat secara objektif bagaimana perjalanan organisasi selama empat tahun tersebut.

Salah satu yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah pengiriman tim nasional ke luar negeri.

Dalam empat tahun terakhir, pengiriman tim nasional dengan dukungan PB GABSI sangat terbatas. Salah satu yang menonjol adalah pengiriman tim Open dan Ladies ke Hong Kong pada tahun 2023.

Sementara itu, keikutsertaan tim-tim Indonesia dalam berbagai event internasional lainnya banyak dilakukan dengan biaya mandiri.

Hal ini tentu perlu dibicarakan secara terbuka.

Sebab pembinaan prestasi tidak mungkin hanya mengandalkan semangat atlet dan kemampuan pribadi untuk membiayai keikutsertaan mereka.

Jika Indonesia ingin kembali menjadi kekuatan bridge dunia, maka program pengiriman tim nasional harus dirancang sejak awal periode kepengurusan, dengan target kejuaraan yang jelas dan dukungan anggaran yang jelas pula.

Hubungan Internasional Juga Harus Menjadi Prioritas

Hal lain yang patut menjadi evaluasi adalah keterlibatan Indonesia dalam forum organisasi bridge internasional.

PB GABSI selama periode tersebut tidak selalu hadir dalam Delegate’s Meeting, baik di lingkungan SEABF maupun APBF.

Padahal forum seperti ini bukan sekadar acara seremonial.

Di sanalah federasi anggota dapat membangun komunikasi dengan negara-negara lain, menyampaikan kepentingan Indonesia, mengikuti perkembangan bridge di kawasan, serta ikut menentukan arah perkembangan organisasi bridge regional.

Indonesia tidak seharusnya hanya hadir ketika ada pertandingan.

Kita juga harus hadir ketika keputusan mengenai masa depan bridge kawasan sedang dibicarakan.

Kejurnas Harus Menjadi Kompetisi yang Terencana

Penyelenggaraan Kejurnas, baik kategori Open maupun Pelajar dan Mahasiswa, juga perlu mendapatkan evaluasi serius.

Kejurnas seharusnya menjadi salah satu instrumen utama pembinaan prestasi nasional.

Dari Kejurnas seharusnya lahir atlet-atlet terbaik, pasangan terbaik, klub terbaik dan bibit-bibit baru yang kemudian dapat masuk ke dalam sistem pembinaan nasional.

Karena itu, penyelenggaraannya tidak boleh sekadar menjadi kegiatan tahunan untuk memenuhi kalender.

Kejurnas harus mempunyai standar penyelenggaraan yang jelas, jadwal yang pasti, sistem pertandingan yang baik, serta keterkaitan dengan program pembinaan nasional.

Ada Persoalan yang Harus Sudah Diselesaikan Sebelum Kongres

Ada satu persoalan lain yang menurut saya sangat penting untuk mendapat perhatian sebelum Kongres GABSI Mamuju.

Pada 22 Mei 2026, World Bridge Federation atau WBF mengirim surat kepada Ketua Umum PB GABSI mengenai kewajiban finansial Indonesia kepada WBF.

Dalam surat tersebut, WBF menyatakan bahwa iuran tahunan kepada WBF selama beberapa tahun belum dibayarkan. WBF juga mengingatkan bahwa berdasarkan Article 9 WBF Statutes, kegagalan membayar iuran selama dua tahun penuh dapat mengakibatkan suspensi terhadap NBO.

Yang membuat persoalan ini menjadi semakin serius adalah jadwal sidang WBF Executive Council di Katowice, Polandia, pada 21–23 Agustus 2026.

WBF dalam surat tersebut memberikan kesempatan kepada GABSI untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga dapat menghindari kemungkinan suspensi. Surat itu juga menyebutkan bahwa WBF sebelumnya telah beberapa kali mencoba menghubungi pihak GABSI, namun belum mendapatkan respons.

Lampiran invoice WBF mencatat total kewajiban sebesar US$6.778.

Jumlah tersebut terdiri dari iuran 2026 sebesar US$1.723 serta tunggakan iuran 2023, 2024 dan 2025, termasuk denda keterlambatan.

Tentu kita berharap persoalan ini sudah diselesaikan sebelum Kongres GABSI Mamuju.

Ini bukan semata-mata persoalan membayar iuran.

Ini menyangkut nama baik Indonesia dalam organisasi bridge dunia dan posisi GABSI sebagai National Bridge Organization Indonesia.

Kita tentu tidak ingin Kongres GABSI Mamuju berlangsung sementara persoalan dengan WBF masih menggantung.

Karena surat tersebut sudah diterbitkan pada Mei 2026 dan WBF bahkan telah menentukan agenda Executive Council pada Agustus 2026, maka seharusnya persoalan ini sudah menjadi perhatian serius PB GABSI sebelum Kongres.

Kalaupun kewajiban tersebut sudah diselesaikan, tentu sangat baik apabila hal itu disampaikan secara terbuka kepada peserta Kongres sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepengurusan periode 2022–2026.

Sebaliknya, jika masih ada persoalan yang belum selesai, maka Kongres berhak mengetahui secara jelas apa masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya.

Jangan sampai persoalan satu periode justru menjadi beban bagi kepengurusan berikutnya.

Kongres adalah tempat pertanggungjawaban, bukan tempat mewariskan persoalan.

Bagaimana Jika Pengurus Tidak Bekerja Sebagaimana Mestinya?

Di sinilah ada satu hal yang menurut saya perlu menjadi agenda penting Kongres GABSI Mamuju.

Dalam AD/ART sebelumnya, belum tersedia mekanisme yang cukup jelas mengenai apa yang harus dilakukan apabila Ketua Umum beserta jajaran pengurus tidak mampu menjalankan amanah organisasi sebagaimana mestinya.

Ini merupakan persoalan yang harus dipikirkan bersama.

Kita tidak boleh membuat aturan dengan asumsi bahwa semua pengurus pasti bekerja dengan baik sampai akhir masa jabatan.

AD/ART harus mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Bukan karena kita mengharapkan suatu kepengurusan gagal, tetapi karena organisasi yang sehat harus mempunyai sistem pengaman apabila terjadi kegagalan dalam menjalankan mandat Kongres.

Harus ada mekanisme yang jelas mengenai:

• evaluasi kinerja PB GABSI;
• indikator keberhasilan kepengurusan;
• kewajiban menyampaikan laporan secara berkala;
• hak anggota untuk meminta pertanggungjawaban;
• mekanisme peringatan dan koreksi;
• mekanisme pergantian pengurus jika kegagalan sudah mencapai tingkat tertentu;
• siapa yang berwenang mengambil keputusan;
• serta prosedur yang mencegah mekanisme tersebut disalahgunakan untuk kepentingan politik kelompok.

Dengan demikian, pergantian pengurus bukan menjadi persoalan konflik personal.

Ia menjadi mekanisme organisasi yang sudah disepakati sejak awal.

Kongres Tidak Boleh Sekadar Memilih Ketua Umum

Karena itu, Kongres GABSI Mamuju harus benar-benar menjalankan fungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi.

Jangan sampai pengalaman 2022 terulang kembali.

Kongres berlangsung singkat.

Ketua Umum terpilih.

Kemudian semua peserta pulang tanpa program kerja yang benar-benar dibahas dan disepakati.

Jika itu terjadi, maka kita kembali ke persoalan yang sama.

Karena itu, sidang komisi harus diberikan waktu yang cukup.

Setiap komisi harus menghasilkan rekomendasi yang jelas.

Rekomendasi tersebut kemudian dibawa ke sidang pleno untuk disahkan menjadi keputusan Kongres.

Dengan demikian, Ketua Umum terpilih mendapatkan mandat yang jelas untuk empat tahun ke depan.

Program Kerja Harus Menjadi Kontrak dengan Kongres

Kongres Mamuju sebaiknya menghasilkan program kerja yang konkret.

Bukan sekadar kalimat-kalimat normatif seperti “meningkatkan prestasi” atau “mengembangkan bridge”.

Harus ada target yang dapat diukur.

Misalnya:

Pembinaan prestasi:

Berapa atlet yang dibina? Bagaimana sistem seleksinya? Kejuaraan apa yang menjadi target?

Tim nasional:

Kejuaraan internasional mana yang menjadi prioritas? Berapa kali tim nasional dikirim? Bagaimana sistem pembiayaannya?

Junior, pelajar dan mahasiswa:

Bagaimana sistem pembinaan berjenjang? Bagaimana menghubungkan prestasi pelajar dengan tim junior nasional?

Kompetisi nasional:

Bagaimana standar Kejurnas dan turnamen nasional lainnya?

Hubungan internasional:

Bagaimana memastikan GABSI aktif dalam SEABF, APBF dan WBF?

Organisasi daerah:

Bagaimana PB GABSI membantu Pengprov agar mampu melakukan pembinaan?

Keuangan:

Bagaimana sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran?

Semua itu harus mempunyai target dan jadwal.

Dengan demikian, empat tahun kemudian kita tidak perlu berdebat berdasarkan perasaan.

Kita tinggal melihat:

Mana yang sudah tercapai dan mana yang belum.

Jangan Sampai GABSI Berjalan Seadanya

Pengalaman empat tahun terakhir memberikan satu pelajaran yang sangat penting:

Organisasi sebesar GABSI tidak boleh berjalan seadanya.

Indonesia memiliki sejarah panjang dan prestasi besar dalam olahraga bridge.

Kita memiliki atlet-atlet yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Kita juga memiliki generasi muda yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan potensi luar biasa.

Yang diperlukan adalah sistem organisasi yang mampu mengelola potensi tersebut secara konsisten.

Kita tidak boleh hanya bergerak ketika kejuaraan sudah di depan mata.

Tidak boleh baru memikirkan tim nasional ketika undangan sudah datang.

Tidak boleh baru memikirkan pembinaan junior ketika kejuaraan dunia sudah dekat.

Dan tidak boleh baru memikirkan hubungan internasional ketika muncul persoalan.

Semuanya harus menjadi bagian dari roadmap empat tahun.

Belajar, Bukan Saling Menyalahkan

Membicarakan kekurangan periode 2022–2026 bukan berarti kita harus terus-menerus menyalahkan pengurus sebelumnya.

Justru sebaliknya.

Kalau kita benar-benar mencintai GABSI, maka pengalaman tersebut harus digunakan untuk memperbaiki sistem organisasi.

Kongres 2022 sudah berlalu.

Yang tidak boleh berlalu begitu saja adalah pelajarannya.

Kita harus memastikan Kongres GABSI Mamuju tidak mengalami hal yang sama.

Jangan sampai kongres hanya menghasilkan Ketua Umum, tetapi tidak menghasilkan arah organisasi.

Jangan sampai ketua umum terpilih memiliki jabatan, tetapi tidak memiliki mandat program yang jelas.

Dan jangan sampai empat tahun kemudian anggota tidak mempunyai alat untuk mengukur apakah mandat tersebut sudah dijalankan atau belum.

Tiga Hal yang Harus Dihasilkan Kongres Mamuju

Menurut saya, Kongres GABSI Mamuju setidaknya harus menghasilkan tiga hal besar.

Pertama — Kepemimpinan

Memilih Ketua Umum dan jajaran kepengurusan yang memperoleh legitimasi dari anggota.

Kedua — Program

Menetapkan program kerja empat tahun yang konkret, terukur dan realistis sebagai mandat Kongres 2026–2030.

Ketiga — Mekanisme Pertanggungjawaban

Menyempurnakan AD/ART agar tersedia mekanisme evaluasi dan koreksi apabila pengurus tidak menjalankan mandat Kongres.

Ketiganya harus berjalan bersama.

Sebab memilih pemimpin tanpa program adalah berbahaya.

Membuat program tanpa pengawasan juga berbahaya.

Dan memiliki pengawasan tanpa mekanisme yang jelas akan membuka ruang konflik.

Kongres Mamuju Harus Menjadi Titik Balik

Pada akhirnya, Kongres GABSI Mamuju jangan hanya dipandang sebagai pergantian kepemimpinan dari periode 2022–2026 ke periode 2026–2030.

Kongres ini harus menjadi titik balik organisasi.

Kita tidak perlu terus-menerus memperdebatkan siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apa yang harus kita lakukan agar empat tahun ke depan jauh lebih baik?

Jawabannya harus dimulai dari Kongres itu sendiri.

Kongres harus berjalan sebagaimana mestinya.

Sidang komisi harus dilaksanakan.

Program kerja harus ditetapkan.

Target harus dibuat terukur.

Anggaran harus dikaitkan dengan program.

Pertanggungjawaban harus jelas.

Hubungan internasional harus diperkuat.

Dan AD/ART harus memiliki mekanisme koreksi apabila pengurus tidak menjalankan amanahnya.

Karena yang kita bangun bukan sekadar kepengurusan PB GABSI periode 2026–2030.

Yang kita bangun adalah sistem organisasi yang mampu bertahan dan berkembang, siapa pun yang menjadi Ketua Umumnya.

Itulah hikmah terbesar yang seharusnya kita ambil dari Kongres GABSI 2022.

Jangan hanya memilih pemimpin.

Berikan mandat.

Tetapkan program.

Bangun mekanisme pengawasan.

Dan pastikan organisasi dapat dikoreksi apabila mandat tidak dijalankan.

Semoga Kongres GABSI Mamuju benar-benar menjadi momentum untuk melakukan semua itu.

Demi GABSI yang lebih profesional, lebih berprestasi, lebih transparan dan lebih bertanggung jawab kepada seluruh anggotanya. ***