Connect with us

News

Meski Dapat Jatah Tambahan Kuota Haji 10 Ribu, Kemenag Menolak dengan Alasan Ini

Avatar

Diterbitkan

pada

Tambahan Kouta Haji

Meski Dapat Jatah Tambahan Kuota Haji 10 Ribu, Kemenag Menolak dengan Alasan Ini (Foto Ilustrasi: Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan dari pihak Arab Saudi terkait adanya kuota tambahan 10.000 jemaah haji Indonesia.

Surat pemberitahun itu diterima pada 21 Juni 2022 malam. Namun pihaknya memutuskan untuk tidak mengambil jatah tersebut karena waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan. Pasalanya, batas akhir proses pemvisaan jemaah haji regular adalah 29 Juni 2022 sehingga tidak akan sempat.

“Penerbangan terakhir atau closing date keberangkatan jemaah dari Tanah Air itu 3 Juli 2022. Artinya per hari ini hanya tersedia 5 hari. Ini tentu tidak cukup waktu untuk memproses kuota tambahan,” kata Hilman Latief setibanya di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (29/6/2022) dalam keterangannya.

“Bahkan jika ditarik sejak awal penerimaan surat resmi di 22 Juni 2022, hanya ada waktu sekitar 10 hari. Itu juga tentu sangat tidak mencukupi,” lanjutnya.

Baca juga: Dubes RI untuk Arab Saudi: Indonesia Resmi Dapat Tambahan Kuota Haji 10.000 pada 2022

Hilman menjelaskan bahwa Kementerian Agama terus berkomunikasi intensif setelah menerima surat resmi dari Saudi terkait adanya tambahan kuota sebesar 10.000.

Advertisement

“Kita berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi,” terang Hilman.

“Secara resmi, surat dari Kementerin Haji juga sudah dijawab Kemenag. Mereka memahami kondisi dan sistem yang berlaku di Indonesia. Mereka paham tentang ketentuan porsi, nomor urut dan lainnya. Berdasarkan regulasi, haji memang harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilakukan, kata Hilman, dalam proses pemberangkatan jemaah haji, sejak adanya ketetapan kuota.

Pertama, Kementerian Agama harus menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya. Hasil kesepakatan dengan DPR itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan Keputusan Presiden tentang kuota tambahan.

Setelah itu, harus diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelunasan Haji bagi Kuota Tambahan.

Advertisement

Baca juga: Layanan “Fast Track” di Imigrasi Kurangi Kelelahan Jamaah Haji

Beriringan dengan pelunasan, Kemenag akan melakukan pengurusan dokumen jemaah, mulai dari paspor, pemaketan layanan, dan visa. Namun, pemaketan tidak bisa dilakukan jika belum kontrak layanan dan pembayaran dengan penyedia layanan di Arab Saudi.

Hilman menyampaikan terima kasih atas adanya tambahan kuota haji untuk Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi. Namun demikian, hal itu tidak bisa diproses karena waktu yang sangat terbatas. Kemenag saat ini masih fokus memberangkatkan kuota yang ada agar lancar dan terserap maksimal.

“Semoga tambahan kuota haji ini bisa kita gunakan pada musim haji yang akan datang, bahkan kalau bisa ditambah lagi. Namun, harus dipastikan sejak awal agar cukup waktu untuk mempersiapkan,” tuturnya.

Sebagai perbandingan, tahun 2019 Indonesia juga mendapat kuota tambahan 10 ribu. Namun, kepastian adanya tambahan kuota haji itu sudah diperoleh pada bulan April 2019. Padahal pemberangkatan kloter pertama saat itu pada 5 Juli 2019.

“Jadi saat itu memang masih cukup waktu untuk memprosesnya,” tandasnya.***

Advertisement

Baca juga: Satu Lagi Jemaah Calon Haji Embarkasi Solo Wafat di Arab Saudi

Lanjutkan Membaca
Advertisement