Kebocoran Data Warga, MPR Dan DPR Sepakat Diusut Tuntas

Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Ist

FaktualID – Kasus kebocoran data warga masyarakat yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan harus diusut tuntas. Masalahnya tidak cukup hanya mencari dari mana kebocoran itu bermula, tapi pelakunya harus dihukum.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, aparat kepolisian harus bergerak cepat mengusut tuntas dugaan kebocoran jutaan data masyarakat yang berasal dari BPJS Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak berbuat sembarangan dengan data publik.

“Pihak berwajib harus benar-benar mengusut kasus ini dengan tuntas, dan pihak yang diduga melakukan harus diminta pertanggungjawaban atas kebocoran data ratusan juta WNI tersebut. Pelaku harus diberikan sanksi atas perbuatannya,” kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Sebelumnya, akhir pekan lalu Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal meminta agar kasus kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia yang bocor diusut tuntas. Ia juga menyebutkan kebocoran data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan.

“Mengapa hal itu bisa terjadi? Kami meminta Kominfo, Polisi serta Badan Siber dan Sandi Negara bekerjasama untuk menyelidiki sampai tuntas kasus kebocoran data tersebut,” tegasnya.

Kemudian pelakunya pun, menurut dia, harus diberi hukuman agar memberikan efek jera. Kebocoran data pribadi, katanya, sangat berbahaya karena hal itu bisa dimanfaatkan untuk kejahatan digital, termasuk kejahatan perbankan.

Apalagi data pribadi yang bocor kali ini berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji, serta sebagian di antaranya memuat foto pribadi. Kebocoran data pribadi juga bisa berpotensi menimbulkan kerugian sistemik serta membahayakan warga dan negara.

“Kami menyesalkan adanya kebocoran data pribadi 279 penduduk Indonesia. Bahkan ratusan juta data itu sampai dijual di situs surface web Raid Forum,” kata Iqbal.

Berbahaya

Bamsoet – panggilan akrab Bambang Soesatyo – menilai dengan langkah tegas diharapkan pelaku mendapat efek jera dan ke depan tidak ada lagi yang mencoba membocorkan atau mencuri data masyarakat dari BPJS Kesehatan maupun instansi lainnya.

Karenana ia meminta kepolisian untuk mengklarifikasi BPJS Kesehatan atas informasi awal yang diberitakan dan selanjutnya melakukan penelusuran lebih lanjut.

Menurut dia, langkah penelusuran itu untuk memastikan apakah data yang bocor tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.

“Kebocoran data BPJS Kesehatan dinilai sangat berbahaya dibandingkan bocornya data pengguna facebook beberapa waktu lalu,” lanjutnya.

Politisi Partai Golkar itu meminta BPJS Kesehatan memperketat pengamanan server data yang mereka miliki sebagai langkah antisipasi atas dugaan kebocoran data pribadi tersebut.

Dia meminta pemerintah segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Hal itu, kata dia, meskipun bukan menjadi satu-satunya penentu keberhasilan, UU ini menjadi dasar hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah mendalami kemungkinan terjadinya peretasan dalam kasus dugaan kebocoran data pribadi warga negara Indonesia di BPJS Kesehatan.

Kepala Biro Penerangan masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, di Mabes Polri, Senin (24/5) menyebutkan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri meminta klarifikasi kepada pejabat bidang Operasional Teknologi Informasi BPJS Kesehatan dalam rangka menuntaskan permasalahan kebocoran data tersebut.

“Nanti dilihat, ada kemungkinan-kemungkinan itu (peretasan-red) akan dilihat penyidik,” kata Rusdi kepada awak media. *