Bukan Mogok Kerja, Tapi Sebanyak 1.100 Pegawai XL Cuti Massal Tuntut Transparan Merger dengan Smartfren

XL Axiata dikabarkan bakal merger dengan Smartfren. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Kini istilah cuti massal jadi tren di kalangan karyawan yang tengah lakukan aksi protes kepada perusahaan. Salah satunya, sebanyak 1.100 pegawai XL Axiata melakukan cuti massal secara nasional pada hari ini, Jumat (6/12/2024).

Bukan aksi mogok kerja, namun cuti massal. Aksi tersebut untuk menuntut transparansi proses merger XL Axiata dan Smartfren kepada pemegang saham, yaitu Axiata Malaysia.

Ketua Serikat Pekerja XL Axiata, Mustakim mengatakan sejak awal, proses penggabungan operator seluler yang saat ini sedang berlangsung, tidak transparan kepada para pegawai.

Baca Juga : Menkomdigi Akui Kemungkinan Jumlah Pegawai yang Terlibat Judi Online Bisa Bertambah

“Iya betul hari ini cuti massal pegawai XL Axiata secara nasional. Tidak hanya yang di Jakarta, aksi ini juga melibatkan pegawai di regional. Terakhir sih mendekati 1.100 yang cuti massal,” ujar Mustakim kepada detikINET.

Sebagai informasi, seperti disampaikan Mustakim, jumlah pegawai XL Axiata secara nasional ini mencapai 1.600. Artinya, mayoritas melakukan aksi cuti massal pada hari ini.

“Cuti massal ini menuntut transparansi merger yang jadi pangkal utama masalahnya tidak adanya kejelasan, keterbukaan informasi dari holding, yakni Axiata Malaysia,” ucapnya.

Pada awalnya, Serikat Pekerja XL Axiata mengatakan tidak transparansinya proses merger itu hanya di tingkat pegawai saja. Namun rupanya, di level direksi perusahaan pun tidak mendapatkan informasi yang jelas.

Baca Juga : Polisi Tetapkan 11 Tersangka Judi Online, Beberapa Diantara Adalah Pegawai Kementerian Komdigi

“Kita sebetulnya dari dulu banget minta informasi awalnya ke BOD tapi ternyata mereka juga sama tidak mendapatkan kejelasan. Informasinya sangat terbatas yang diterima dari Axiata,” ungkap Mustakim.

Kendati begitu, Mustakim mengatakan, cuti massal pegawai XL Axiata secara nasional ini tidak akan mengganggu layanan penting kepada pelanggan. Akan tetapi, jika tuntutan pegawai tidak penuhi para pemegang saham, maka aksi yang lebih besar akan dilakukan nantinya.***