Home NasionalNusantara Mobilitas Warga Kota Tegal Terkoreksi Masih Zona Hitam

Mobilitas Warga Kota Tegal Terkoreksi Masih Zona Hitam

oleh Ki Pujo Pandunung

 

Foto: Istimewa

FAKTUALid – Memasuki hari ke-14 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, status mobilitas warga di Kota Tegal masih tinggi, bahkan dikategorikan zona hitam. Padahal, penyekatan di sejumlah titik masuk dan keluar Kota Tegal sudah dilaksanakan.

Kapolresta Tegal, AKBP Rita Wulandari Wibowo, mengakui kalau zona mobilitas Kota Tegal terkoreksi masih zona hitam. Hal itu sebagai tamparan keras dari Pemerintah Pusat, khususnya dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kepada Pemerintah Daerah.

Tamparan khususnya bagi anggota Forkompimda yang menjabat di satuan tugas. Padahal Pemkot dan Polresta Tegal, telah melakukan penyekatan di 36 titik. Bahkan rencananya akan ditambah 13 titik, dalam rangka mengurangi mobilitas warga.

“Ini artinya, belum maksimal menekan penurunan mobilitas warga. Angka terpaparnya Covid-19, berbanding lurus dengan mobilitas warga,” kata Rita Wulandari, dalam Rapat Evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali di Kota Tegal, Jum’at (16/07/2021).

Rapat dihadiri Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono beserta anggota Forkopimda Kota Tegal, Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Sutan Pandapotan Siregar, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Jasri Umar, Sekda Kota Tegal Johardi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal dr Sri Primawati Indraswari, para Asisten, Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Tegal, Camat dan Lurah se-Kota Tegal.

Dalam rangka mematasi mobilitas warga, Rita Wulandari berencana membuat sistem satu pintu masuk dan keluar per kecamatan serta menjadi kawasan wajib vaksin. Sehingga untuk warga yang punya kepentingan bisa menunjukkan sertifikat vaksin. Demikian juga ketidaktaatan dan ketidakdisiplinan warga, jalan terakhirnya adalah penegakkan hukum.

“Operasi yustisi sudah mengarah ke jalur hukum. Apabila ada masyarakat tidak mau vaksinasi dan membahayakan masyarakat lain, maka akan ditegakkan hukum. Jadi yang tidak mau vaksin di rumah saja,” ungkap Rita Wulandari.

Dandim 0712/Tegal. Letkol Inf Sutan Pandapotan Siregar, mengatakan pemerintah harus punya jawaban ketika penyekatan dan pengetatan ditanyakan. “Kita Harus pahamkan ke mnasyarakat kenapa ditutup,” ungkapnya.

Pihaknya berencana akan memberi bantuan beras sebanyak 25 ton dan obat-obatan bagi yang sakit ringan, sedang maupun berat. Kodim menggandeng Dinas Sosial dalam rangka mensinkronkan data masyarakat miskin serta dengan Dinas Kesehatan siapa saja masyarakat yang sedang melaksanakan isoman, by name by address.

Kajari Jasri Umar, menjelaskan mobilitas warga Kota Tegal masih zona hitam. “Meski sudah terkoreksi namun masih tetap hitam. Pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga. Satpol PP, Kejaksaan, TNI dan Polri, namun pergerakan orang masih tetap tinggi. Diperlukan upaya agar lebih maksimal,” tutur Jasri.

Di sisi lain, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, minta masyarakat mengurangi mobilitas. Agar maksimal, ia berharap pembatasan kembali diperketat di jalan-jalan perbatasan antara Kota dan Kabupaten menggunakan beton untuk mengurangi mobilitas warga.***

Tinggalkan Komentar