Connect with us

Nusantara

Perda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Hasil Inisiatif Disetujui DPRD Depok

Avatar

Diterbitkan

pada

Sidang paripurna DPRD Depok (Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: DPRD Kota Depok, pada Rabu (15/6/2022), menggelar rapat paripurna dengan materi persetujuan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Raperda Kota Depok tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042.

Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra, yang memimpin rapat paripurna, mengatakan bahwa Raperda Kota Depok tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan inisiatif Komisi A DPRD Depok. Sedangkan Raperda Kota Depok tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 merupakan usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Raperda Kota Depok tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sebelumnya telah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) 6 DPRD Kota Depok,” ujar Putra yang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok.

Sementara itu Nurhasim, selaku anggota Pansus 6 menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rangkaian kegiatan dan rapat pembahasan terkait Raperda Kota Depok tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

“Artinya, rapat pembahasan dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP, Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok. Selanjutnya juga ada Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Sosial (Dinsos), dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok,” ucap politisi Golkar Kota Depok itu.

Advertisement

Anggota Pansus, tuturnya, juga menyampaikan empat rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Pertama, Pemkot Depok untuk secara intens melakukan sosialisasi peraturan daerah ini kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Kedua, Pemkot agar segera menyusun perencanaan program dan kebijakan teknis untuk merealisasikan norma atau ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah ini.

Ketiga, Pemkot Depok perlu secara konsisten dan tegas dalam melaksanakan maupun menegakkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah ini terutama berkaitan dengan pencegahan berbagai kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kondisi kondusif di masyarakat.

Keempat, Pemkot Depok harus segera membuat peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini sesuai dengan batas waktuyang ditentukan dalam peraturan daerah ini agar lebih operasional dalam pelaksanaannya.***

Advertisement

Lanjutkan Membaca