Connect with us

Nusantara

Pajak Tunggakan Dibayar, Kanwil DJP Pajak II Hentikan Penyidikan Wajib Pajak

Avatar

Diterbitkan

pada

Gelar perkara atas permohonan penghentian penyidikan wajib pajak. (Foto: Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara atas permohonan penghentian penyidikan wajib pajak.

Gelar perkara dengan Kejaksaan Agung tersebut terkait dengan permohonan penghentian penyidikan pasal 44 b UU KUP yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja terhadap tersangka SD.  Tersangka SD telah membayar pokok pajak ditambah denda tiga kali jumlah pajak terutang dengan nilai Rp4.020.084.144.

Hadir dalam gelar perkara tersebut  Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Pemeriksaan, Saepudin dan Fungisonal Penyidik Pajak mewakili Kanwil DJP Jawa Tengah II, Sidiq Nurrachmat.

Selain itu dari pihak Direktorat Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung Kasubdit T.P Perpajakan dan TTPU, Agung Purnomo dan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kepala seksi
Penuntutan Ario Wahyu Hapsoro.

“Penyidikan akan dihentikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia,” jelas Agung Purnomo, dalam siaran pers Kanwil DJP Jawa Tengah II, Senin (8/11/2021).

Advertisement

Pengajuan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara. Yaitu jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan danatau jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar tiga kali jumlah pajak tersebut.

“Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan sesuai pasal 44 b UU KUP,” jelasnya lagi.

Dalam kesempatan tersebut Saepudin menyatakan bahwa tersangka SD telah membayar pokok pajak ditambah denda tiga kali jumlah pajak terutang. Dia menyatakan bahwa penegakan hukum dibidang perpajakan ini harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

“Tujuannya unutk memberikan efek jera kepada pelaku penyelewengan pajak dan efek gentar kepada calon pelaku penyelewengan pajak,” katanya.

Saepudin berharap kegiatan ini dapat mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyidikan pajak ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi  masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.***

Advertisement

Lanjutkan Membaca