Home NasionalNusantara Pemkot Solo Akan Potong TPP ASN Untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Solo Akan Potong TPP ASN Untuk Penanganan Covid-19

oleh Uti Farinzi
 

Gedung Balai Kota Solo. (Foto : istimewa)

 
 
FAKTUALid – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) 30 persen untuk penanganan pandemi Covid-19 di Solo. Menurut Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, saat darurat pandemi Covid-19 seperti saat ini butuh manuver darurat juga.
 
“Ini masa darurat saya harus alokasikan dana untuk penanganan Covid-19. Jadi penanganan untuk masa darurat. Tetapi nanti saya pastikan lagi, tenang saja,” jelas Gibran di Balai Kota Solo, Jumat (30/7/2021).
 
Disinggung apakah pemotongan TPP juga berlaku untuk tenaga kesehatan (nakes), mengingat nakes adalah garda terdepan dalam penanganan Covid-19, Gibran mengatakan akan mempertimbangkan terlebih dahulu.
 
“Nakes kan juga ada dana insentif sendiri juga, gede lo itu,” ujarnya.
 
Menanggapi rencana pemotongan TPP ASN tersebut, Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo mengatakan hal tersebut sudah disepakati bersama dalam rapat paripurna membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo.
 
“Sudah disepakai bersama dan sudah disetujui dalam forum paripurna. TPP disepakati adanya penyesuaian atau pengurangan sebesar  Rp19 miliar. Tetapi besarannya antara satu ASN dengan yang lain dibedakan. Mungkin disesuaikan dengan golongan atau struktural dan fungsional,”  jelas Budi.
 
Budi mengatakan ada usulan bagi nakes sebagai garda terdepan tidak akan dikenai aturan pemotongan TPP. Pihaknya mendorong untuk nakes diberi kelonggaran insentif atau TPP.  Aturan tersebut berlaku hingga akhir tahun.
 
“Secara keseluruhan rasionalisasi tidak hanya TPP tapi kegiatan fisik juga ditunda,  perjalanan dinas ditunda, anggaran makan minum dan yang lainnya juga. Kemarin saat kita bahas pengurangan sampai APBD desifit 92 miliar. Tapi serelah dibahas bisa di zero kan (di nol kan),” paparnya.
 
Untuk menutup defisit salah satunya melalui TPP. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Solo yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Putut Gunawan mengatakan fraksi PDI Perjuangan mengusulkan untuk diberlakukan pengecualian (diskresi) bagi nakes dan tenaga penunjang kesehatan.
 
“Mengingat kinerja nakes dan tenaga penunjang berada di ujung tombak penanggulangan COVID 19,” ujar Putut.
 
Terkait insentif nakes, Putut mengatakan tenaga penunjang kesehatan yang dinas dan di puskesmas, tidak mendapatkan intensif. Berbeda dengan nakes yang bertugas di rumah sakit, yang mendapat intensif untuk kinerja 25 hari per bulan.
 
“Usulan tersebut merupakan agregasi dari aspirasi masyarakat, nakes dan tenaga penunjang, yang selama ini menempuh risiko paling berat dalam penanggulangan Covid- 19,” ucapnya.
 
Diharapkan, dengan diskresi tersebut dapat diterapkan kebijakan yang lebih adil, tanpa mengesampingkan kebutuhan untuk menyediakan anggaran bagi yang terdampak Covid-19. (Uti Farinzi) ***

Tinggalkan Komentar