Home NasionalNusantara KIP Sebut Ganjar Harus Bertanggungjawab Terkait Kerumunan Vaksinasi

KIP Sebut Ganjar Harus Bertanggungjawab Terkait Kerumunan Vaksinasi

oleh Dwipraya

Kerumunan tanpa prokes yang terjadi di Gradhika. (Foto: Istimewa)

FAKTUALid – Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, menyorot pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh Pemprov Jateng di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Semarang, yang dinilai telah menciptakan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan (prokes).

Diperkirakan terjadi kerumunan ribuan orang, sesaat  sebelum dilakukan vaksin di gedung Gradika di kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (9/6/2021). KIP menilai itu melanggar protokol kesehatan, karena terjadi kerumunan tanpa jaga jarak.

Menurut Wakil Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng, Zainal Abidin Petir, pihaknya sangat menyesalkan terjadinya kerumunan massa tersebut. Sebab tidak mustahil kerumunan itu bisa menciptakan kluster baru Covid-19 di komplek gubernuran.

“Ini jelas kecerobohan Pemprov Jateng. Gubernur Ganjar Pranowo mesti bertanggungjawab. Kenapa pelanggaran prokes bisa terjadi. Terlebih, berada di komplek kantor gubernur. Tidak pas dengan kebiasaan Pak Ganjar yang biasanya mengusir orang-orang yang makan di warung-kecil karena bergerombol,” katanya.

Seperti diberitakan, pelaksanaan vaksinasi di gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (9/6/2021), telah terjadi kerumunan akibat membeludaknya masyarakat yang ingin segera divaksin Covid-19. Mereka sejak pagi tiba di lokasi, akibatnya terjadi antrean panjang.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sendiri sudah langsung mendatangi lokasi dan turut menertibkan antrean, dan mengingatkan masyarakat agar menjaga prokes dengan jaga jarak.

“Kerumunan memang segera teratasi serelah dibubarkan Satpol PP Kota Semarang dan Provinsi Jateng,” tandas Petir.

Supaya kerumunan serupa tidak terulang, Petir meminta agar dilakukan evaluasi dan perbaikan standar operasional prosedur (SOP) agar tidak terjadi kluster baru Covid-19 di gubernuran.

Pemprov Jateng, lanjutnya, disarankan melakukan  breakdown pelaksanaan vaksinasi dengan cara disebar ke beberapa tempat, jangan dipusatkan di Gradhika saja. Misalnya saja, bisa diserahkan ke Pemkot Semarang yang memiliki 37 Puskesmas, untuk mencegah terjadinya pelanggaran prokes.

Terlebih, sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selain Pemprov, pemerintah kabupaten/kota juga mempunyai kewajiban memberi palayanan kesehatan.

“Jadi berbagi tugas saja dengan pemerintah kabupaten/kota, ketimbang warga menumpuk di Gradhika,” ujar Petir. (Ki Pujo Pandunung)***

Tinggalkan Komentar