Home NasionalNusantara Era PPKM, DPRD Jatim Gelar Sidang Paripurna Secara Virtual

Era PPKM, DPRD Jatim Gelar Sidang Paripurna Secara Virtual

oleh Akbar Surya

Foto: Istimewa

FAKTUALid – Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di berbagai daerah tidak menghambat kinerja DPRD Jatim. Bahkan Senin (5/7/2021) mereka menggelar sidang paripurna yang diikuti seluruh anggota dewan secara virtual.

Sidang paripurna yang dipimpin wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah. “Dalam rangka pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, sesuai kebijaksanaan pimpinan DPRD Jatim maka rapat paripurna digelar secara virtual,” ujarnya, Senin (5/7/2021).

Rapat kali ini hanya dihadiri langsung satu orang pimpinan DPRD sebagai pimpinan rapat paripurna, satu orang perwakilan eksekutif (Wagub/Sekda), dan satu orang perwakilan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur. Sedangkan undangan yang lainnya mengikuti secara daring.

Sidang paripurna dengan satu agenda ini digelar tidak lebih dari satu jam. Rapaat paripurna ini selain diikuti seluruh anggota dewan secara virtual, juga dihadiri Plh Sekda Provinsi Jatim, Heru Tjahjono, bersama jajaran kepala OPD Pemprov Jatim.

Rapat membahas laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020 dibuka dan terbuka untuk umum. usai acara dibuka, pimpinan sidang mempersilakan juru bicara badan anggaran (banggar) membacakan laporan badan anggaran terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.

Juru Bicara Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020, Deni Wicaksono pun menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. “Terimakasih terhadap fraksi-fraksi yang ikut membahas. Banggar menegaskan rekomendasi fraksi terhadap OPD untuk dilaksakan,” ujarnya.

Menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jatim, lanjut Deni, adalah evaluasi terhadap indikator kinerja utama (IKU) untuk perbaikan kebutuhan penggunaan anggaran ke depan. Pengawasan terhadap OPD dan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi konsen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment). “Kita sepakat perangkaan yang diaudit BPK RI,” kata Deni.***

Tinggalkan Komentar