Home NasionalKesra Pemkab Kudus Anggarkan Rp45 Miliar Untuk BLT Buruh Rokok

Pemkab Kudus Anggarkan Rp45 Miliar Untuk BLT Buruh Rokok

oleh Ki Pujo Pandunung

Foto: Ilustrasi

FAKTUAL-INDONESIA: Puluhan ribu buruh rokok di Kabupaten Kudus, akan bisa segera menikmati Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menyusul langkah Pemkab) setempat yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp45 miliar.

BLT akan menyasar 70 ribu buruh dari seluruh pabrik rokok di Kudus, dimana setiap orang akan menerima Rp300 ribu per bulan. Anggaran BLT sendiri bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Menurut Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kudus, Bergas Catursasi Penanggungan, anggaran BLT buruh rokok  sudah dialokasikan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) APBD Perubahan 2021.

Sementara pengalokasian anggaran BLT bagi buruh rokok sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/Tahun 2020 tentang penggunaan DBHCHT.

Dalam PMK disebut, penggunaan DBHCHT antara lain untuk pembinaan lingkungan sosial dimana salah satu program yang bisa dilakukan adalah pemberian BLT buruh rokok.

“Saat ini sudah masuk dalam RKPD APBD Perubahan 2021. Selanjutnya, menunggu pembahasan yang akan segera kami lakukan,” kata Bergas, Kamis (16/9/2021).

Dijelaskan, jumlah anggaran yang dialokasikan mengacu asumsi jumlah buruh yang terdaftar di semua pabrik rokok di Kudus. Besaran  BLT yang diberikan rencananya sebesar Rp300 ribu yang akan diberikan selama dua kali pencairan.

“Data 70 ribu buruh rokok, adalah data terbaru di Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Sedang data yang diajukan dan berasal dari sepuluh pabrik rokok legal di Kabupaten Kudus berada di angka 61 ribu. Tapi, kami mencoba memilih langkah aman dengan mengalokasikan anggaran secara maksimal,” jelasnya.

Data buruh rokok yang akan mendapat BLT, kelak akan diverifikasi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM. Sementara, terkait teknis dan penyalurannya, akan dilakuan Sekretariat Daerah (Setda) Kudus melalui Bagian Perekonomian.

“Penyaluran oleh Setda, proses verifikasi lewati Dinas Tenaga Kerja,” paparnya.

Kabag Perekonomian Setda Kudus, Dwi Agung Hartono, menambahkan, meski sudah diajukan dalam RKPD APBD Perubahan 2021, namun untuk kepastian alokasi hingga jumlah serta kriteria buruh rokok yang berhak menerima BLT masih menunggu aturan teknis dari Provinsi.

Pasalnya, penyaluran BLT bagi buruh rokok tak hanya dilakukan Pemkab Kudus, tapi juga oleh Pemprov Jateng.

“Jadi, harus ada keseragaman regulasi. Oleh karena itu, kami masih menunggu aturan teknis dari Pemprov Jateng,” kata Agung.

Hanya saja, berdasarkan hasil rapat virtual dengan Kementerian Perindustrian, buruh rokok yang berhak mendapatkan BLT adalah buruh yang terkait langsung dengan proses produksi baik yang berstatus buruh tetap, paruh waktu maupun tenaga borong.

“Tenaga administrasi, sekuriti,  sales/marketing termasuk distributor tidak masuk dalam kriteria penerima BLT,” tuturnya.***

Tinggalkan Komentar