Connect with us

Kesra

Ketua DPD: Tindak Tegas Mafia Bansos yang Menyengsarakat Rakyat

Avatar

Diterbitkan

pada

Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti. (Ist).

Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Bantuan sosial (bansos) adalah program pemerintah untuk membantu rakyat kecil yang sedang susah. Tapi anehnya masih banyak masia bansos yang mengambil kesempatan dalam kesempitan warga.

Di Surabaya banyak pengaduan tentang mafia bansos yang mulai meresahkan masyarakat. Pasalnya, bansos yang diterima dalam bentuk tunai diwajibkan belanja pada took/warung tertentu.

Hal-hal seperti in, kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti harus diberantas. Ia meminta kepala daerah merespons serius laporan warga mengenai dugaan mafia bansos tersebut.

Ia menceritakan, di Surabaya masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diwajibkan membeli barang di toko/warung tertentu. Jika tidak ikuti arahan maka diancam bakal dicoret dari daftar penerima ke depannya.

“Saya sangat sesalkan hal itu. Sebab, di tengah kesusahan masyarakat masih ada saja yang berprilaku serakah. Tak seharusnya warga kurang mampu penerima bantuan dimanfaatkan untuk obyek mengeruk keuntungan. Oknum-oknum ini harus ditindak tegas,” ujarnya di sela reses di Surabaya, Minggu (6/2/2022).
Untungnya, kata dia, hal tersebut berhasil dibongkar oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Advertisement

“Saya minta kasus mafia bansos ini diusut lebih jauh lagi. Bisa jadi masih ada keterkaitan dengan mafia-mafia di daerah lain. Makanya kepala daerah di tempat lain juga harus memerhatikan modus seperti ini,” ucap LaNyalla.

Mantan Ketua KADIN Jatim tersebut menyoroti modus operandi para mafia, yakni penerima bantuan diwajibkan membeli sembako dengan sistem paketan di warung yang sudah ditunjuk.

Hal ini, lanjut LaNyalla, justru bisa mengganggu pemulihan ekonomi.
“Karena seharusnya para penerima bansos membelanjakan uangnya di warung manapun sehingga terjadi transaksi dan pergerakan ekonomi,” katanya.

“Kalau harus ke satu tempat, artinya pergerakan ekonomi dikuasai sekelompok orang dan ini sangat berbahaya,” tambah LaNyalla.

Sementara itu, kepada seluruh warga, mantan Ketua PSSI Jatim tersebut mengimbau tidak segan melapor jika mengalami hal yang sama.
“Sekali lagi saya minta para kepala daerah untuk menindaklanjuti laporan warganya dan libatkan juga aparat berwajib,” tuturnya.

Advertisement

Bansos BPNT dari Kementerian Sosial RI ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penerima mendapatkan uang tunai Rp200 ribu per bulan, dan masing-masing penerima berhak mendapat Rp600 ribu dalam sekali pencairan. ***

 

Advertisement
Lanjutkan Membaca