Program Digitalisasi UMKM Masih Sebatas Janji

Anggota Banggar DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Program digitalisasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dijanjikan pemerintah masih sebatas janji. Sudah sekian lama ditunggi janji tersebut belum juga terealisasi. Oleh karenanya, anggota DPR berharap janji tersebut segera direalisasikan.

“Sudah terlalu lama pemerintah menjanjikan (program digitalisasi, red) UMKM dari mulai A sampai Z. Tapi, tidak diberikan dukungan dan dorongan yang nyata. Sedangkan kalau kita ke kampung kita atau ke dapil masing-masing, UMKM kita saat ini mulai punah dan belum tentu mereka bisa hidup kembali setelah pandemi Covid-19 ini selesai,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU tentang APBN TA 2022 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Ia menilai, sudah terlalu lama pemerintah menjanjikan dukungan program digitalisasi yang bagi UMKM. Padahal dalam kondisi pemulihan ekonomi, baik saat Krisis 1998 maupun saat pandemi ini, sektor UMKM sangat berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan perekonomian Indonesia secara nasional.

Karena itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini meminta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi agar memberikan porsi besar dalam rangka penciptaan akses digitalisasi bagi UMKM di daerah.

“Jadi, terkait pembangunan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur teknologi di daerah, bahkan tidak hanya di daerah 3T, di beberapa daerah Pulau Jawa pun harus bisa jadi perhatian pemerintah saat ini dan ke depannya,” tegas Rizki.

Permintaan Rizki ini, sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa akhir tahun 2022, seluruh desa dapat ter-cover jaringan 4G. Sehingga, ia meminta pemerintah untuk membantu kebutuhan primer masyarakat dalam rangka mendapatkan akses terhadap digitalisasi UMKM tersebut.

“Kita dengar pada akhir tahun 2022 adalah bagaimana seluruh desa bisa ter-cover jaringan 4G. Di daerah dapil saya 3G aja belum ada,” papar Anggota Komisi I DPR RI itu.

Untuk mewujudkan visi tersebut, sinergi antar-kementerian terkait harus terjadi, khususnya antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dengan adanya sinergi ini, program digitalisasi UMKM akan lebih jelas dan terarah, terukur, dan tepat sasaran kepada UMKM yang membutuhkan.

“Yang saya lihat selama ini seringkali antar-kementerian itu bertindak sendiri-sendiri. Kita kurang lihat ada upaya terintegrasi. Jadi saya ingin ajak pemerintah untuk let’s be bold, ayo kita perjelas tema pembangunannya, jelas untuk revitalisasi UMKM. Saya sarankan kementerian untuk fokusnya ke sana,” tambah Rizki.

Dengan adanya program digitalisasi UMKM ini, Rizki yakin akan semakin memantapkan komitmen Indonesia untuk menindaklanjuti ratifikasi RUU ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. ***