Home NasionalKesra Luhut Akui Bukan Pilihan Mudah Pemerintah Putuskan PPKM Darurat

Luhut Akui Bukan Pilihan Mudah Pemerintah Putuskan PPKM Darurat

oleh Bambang

Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan bersama Presiden Joko Widodo. (ist)

FAKTUALid – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan keputusan untuk menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali tidak mudah bagi pemerintah.

“Pengalaman mengajarkan saya bahwa setiap strategi maupun kebijakan yang telah berjalan, perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil. Pun demikian halnya dengan kebijakan PPKM Darurat di Jawa Bali yang telah diberlakukan selama 15 hari lamanya untuk mengendalikan penularan Covid-19 varian delta yang 7x menular dibandingkan varian-varian sebelumnya,”tulis Luhut dalam akun Instagramnya, Senin (19/7/2021).

Luhut yang juga dipercaya menjadi Koordinator PPKM Darurat ini, mengatakan satu sisini pemerintah harus kendalikan laju penularan Covid-19 varian delta. “Perlu semua ketahui bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM Darurat, karena saya melihat di satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian delta, agar para dokter dan tenaga kesehatan serta fasilitas lainnya bisa fokus menyembuhkan pasien Covid-19,” tutur Luhut.

Namun, tambah Luhut, pihaknya juga memperhatikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil akibat pembatasan aktivitas dan penurunan mobilitas masyarakat. Maka, guna meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM, Presiden Jokowi telah memerintahkan seluruh jajaran menterinya untuk memberikan tambahan berbagai bantuan sosial yang bisa diberikan kepada mereka yang ekonominya terdampak pandemi.

Ditambahkan Luhut, sebesar Rp39,1 Triliun dana akan dikucurkan ke masyarakat untuk bantuan sosial: pemberian beras Bulog, bansos tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM, tambahan anggaran kartu prakerja dan subsidi listrik rumah tangga. Kemudian perpanjangan subsidi kuota internet bagi pelajar dan tenaga pengajar, dan perpanjangan subsidi abonemen listrik hingga Desember 2021.

“Selain itu akan ada pula penambahan anggaran penanganan kesehatan sebesar Rp 33,2 triliun yang difokuskan untuk penyembuhan pasien Covid-19 dan penambahan insentif tenaga kesehatan,”jelas Luhut.

Dijelaskan Luhut, seluruh kementerian atau lembaga terkait sedang melakukan evaluasi terhadap langkah lebih lanjut terkait penerapan PPKM Darurat. Evaluasi ini akan segera ia laporkan kepada Presiden dan 2-3 hari kedepan akan ada pengumuman secara resmi. ****

You may also like

Tinggalkan Komentar