Sambut Pemeriksaan BPK, Menag Nasaruddin Umar Komitmen Percepat Laporan dan Taat Aturan

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Anggota Kabinet Merah Putih lainnya saat acara LKPP 2025 di Gedung BPK, Selasa (31/3/2025). (Ist)

FAKTUAL INDONESIA: Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Pernyataan tersebut disampaikan Menag usai menghadiri agenda Entry Meeting bersama BPK RI di Gedung BPK RI, Jakarta, pada Selasa (31/3/2026). Pertemuan ini menandai dimulainya proses pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan uang negara sepanjang tahun 2025.

Percepatan Laporan dan Patuh Aturan

Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kemenag tidak hanya sekadar siap diperiksa, tetapi juga proaktif dalam melakukan percepatan penyusunan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar proses audit berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip good governance.

“Ya, kita akan tetap mengikuti aturan yang ada. Kami juga akan melakukan percepatan laporan,” ungkap Menag dengan optimis kepada awak media.

Fokus Cegah Kebocoran Anggaran

Sepanjang tahun 2025, di bawah kepemimpinan Menag Nasaruddin Umar, Kemenag diketahui telah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran yang cukup ketat. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah dari APBN memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memitigasi risiko penyimpangan.

“Penghematan anggaran dan pencegahan potensi kebocoran terus kami lakukan. Jadi siap, insya Allah,” tambah Menag.

Di tempat yang sama, Ketua BPK RI, Ismayatun, memberikan catatan penting mengenai pemeriksaan tahun ini. Ia menjelaskan bahwa LKPP 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban utuh pertama atas pelaksanaan APBN di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ismayatun menekankan bahwa BPK menaruh harapan besar agar pemerintah menyajikan data yang jujur dan mencerminkan prinsip kehati-hatian (prudence).

“BPK berharap pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan pengelolaan fiskal yang pruden dan akuntabel, serta memastikan setiap rupiah dikelola dengan integritas tertinggi,” tegas Ismayatun.

Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kemenag dan lembaga lainnya akan berfokus pada tiga aspek krusial:

• Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
• Kecukupan pengungkapan informasi keuangan secara detail.
• Efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah.

Dengan persiapan yang matang dan rekam jejak efisiensi yang telah dilakukan, Kementerian Agama optimis dapat mempertahankan predikat pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel di hadapan para auditor negara. ***