Operasi Yustisi Usai Mudik Lebaran Dilarang, Pramono: Siapapun Mau Datang ke Jakarta Monggo Aja

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/3/2025), menyatakan operasi yustisi dilarang usai mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

FAKTUAL INDONESIA: Operasi yustisi dilarang. Maka siapa yang ingin datang ke Jakarta usai mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah, silakan saja. Monggo saja.

“Dia mau pergi kemana. Maka itulah yang akan diterapkan. Lebih manusiawi, lebih terbuka, lebih transparan dan bagi siapapun mau datang ke Jakarta monggo aja, karena kami tahu Jakarta tetap menjadi tempat untuk siapa saja, mempertaruhkan harapannya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Jumat (21/3/2025).

Dalam keterangannya di Jakarta itu Pramono melarang adanya operasi yustisi yang merupakan serangkaian tindakan hukum oleh pemerintah daerah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum usai mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

Pramono mengatakan umumnya setelah mudik lebaran, banyak pendatang-pendatang yang akan mengadu nasib di Jakarta.

“Karena bagaimanapun dengan kondisi ekonomi yang seperti ini pasti akan ada kelompok masyarakat yang mencari harapan baru bertarung di Jakarta. Itulah yang terjadi,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

Dia pun sudah menyampaikan hal itu dalam rapat dengan pihak terkait di Balai Kota. “Satu, kita tidak boleh tidak memanusiakan orang sehingga nggak ada operasi yustisi yang dulu pernah ada saya melarang untuk itu,” katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pramono lebih memilih untuk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika ada warga yang tidak mempunyai KTP tentunya harus ada yang menjamin.

“Tapi sekali lagi kami tentunya sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa ‘capable’ untuk bekerja dengan baik karena kita akan membuka ‘job fair’,” kata Pramono.

Dia menjelaskan, Jakarta akan membuka balai latihan kerja. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan mempersiapkan perbaikan kualitas kerja.

Bahkan, di dalam balai latihan kerja, dia juga sudah meminta agar ada pelatihan bahasa. Misalnya Bahasa Korea, Bahasa Jepang, Bahasa China. “Sebab, salah satu persoalan yang dihadapi Jakarta paling utama adalah terkait bahasa,” katanya.

Tidak Baik-baik Saja

Dalam bagian lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta seluruh pemerintah kota di Provinsi DKI Jakarta untuk fokus dalam mewujudkan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.

“Tantangan ke depan kita bersama-sama tentu semakin kompleks mengingat dinamika global dan juga situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2026 tingkat Kota/Kabupaten.

Seperti dilansir laman berita antaranews.com, Pramono juga meminta kepada seluruh pemerintah kota agar menjaga suasana kondusif dan membangun semangat positif yang mendukung kelancaran pembangunan.

“Karena itu, kita harus fokus di dalam perencanaan pembangunan tahun 2026 dan kita harus memastikan bahwa apa yang kita rencanakan bisa kita wujudkan keberhasilannya,” kata Pram.

Selain itu, Pramono berpesan agar seluruh wali kota atau bupati memiliki sikap dan cara pandang yang berorientasi pada kesuksesan program. “Bukan pada bagaimana program itu bisa dimanfaatkan,” katanya.

Pramono ingin agar pemerintah kota (Pemkot) dapat memastikan program kerja di tingkat wilayah berkontribusi nyata terhadap visi pembangunan dan penanganan permasalahan di wilayahnya masing-masing.

Pramono juga meminta agar seluruh wilayah dapat melaksanakan program kerja yang sederhana, namun berdampak luas bagi masyarakat di masing-masing kota/kabupaten.

Selain itu menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja untuk menciptakan kebermanfaatan dalam jangka panjang.

Kemudian melaksanakan kegiatan berbasis riset, inovasi dan teknologi serta berorientasi pada kemudahan layanan publik. Selanjutnya menguatkan kolaborasi lintas sektor maupun lintas wilayah dalam menyelesaikan tantangan perkotaan.

“Tantangan yang dihadapi Jakarta ke depan, yang pertama kita semua harus mengelola APBD yang efektif dan efisien,” katanya.

Yang kedua adalah meningkatkan layanan publik dan daya saing Jakarta menjadi dan membuat Jakarta yang sekarang nomor 74 sebagai kota global secara pasti dan pelan akan meningkat rankingnya.

Dia berharap di 2030, Jakarta sudah bisa menempati posisi nomor 50 kota global dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pramono meminta agar seluruh kompetensi yang ada di Jakarta dapat dioptimalkan.

“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional melalui program kerja bersama-sama adalah hal yang perlu dilakukan,” kata Pram. ***