Connect with us

Nasional

Konsolnas Dikdasmen 2026: Sukseskan Wajib Belajar 13 Tahun, Anak TK Kini Kebagian Dana PIP Rp450 Ribu

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Konsolnas Dikdasmen 2026: Sukseskan Wajib Belajar 13 Tahun, Anak TK Kini Kebagian Dana PIP Rp450 Ribu

Dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun (Konsulnas Dikdasmen) 2026 di Depok, Senin (9/2/2026), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan satu pun anak Indonesia tertinggal, bahkan sejak usia dini. (Kemendikdasmen)

FAKTUAL INDONESIA: Kabar gembira datang bagi dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah resmi memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga ke jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK). Langkah ini menjadi fondasi utama dalam memperkuat akses pendidikan dan menyukseskan visi Wajib Belajar 13 Tahun.

Dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 di Depok, Senin (9/2), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan satu pun anak Indonesia tertinggal, bahkan sejak usia dini.

Mendikdasmen Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah akan bergerak secara bertahap untuk memastikan setiap desa di seluruh penjuru Indonesia memiliki minimal satu taman kanak-kanak.

Baca Juga : Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Tanpa Etika, Pemanfaatan AI Justru Bisa Menjadi Sumber Persoalan Sosial Baru

“Khusus untuk penguatan belajar, Wajib Belajar 13 Tahun, kami secara bertahap akan berusaha membangun minimal satu TK untuk satu desa,” ujar Menteri Mu’ti di hadapan para pemangku kepentingan pendidikan.

Yang paling menarik perhatian adalah alokasi anggaran PIP yang kini menyentuh murid TK. Mulai tahun 2026, PIP tidak lagi hanya milik siswa SD hingga SMA, tapi juga menjadi tumpuan bagi keluarga kurang mampu yang memiliki anak di jenjang prasekolah.

Advertisement

Besaran bantuan Rp450.000 per tahun untuk tiap murid dengan target sasaran: 888.000 murid TK di seluruh Indonesia.

“Mulai tahun 2026, akan disalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk murid TK sebanyak 450 ribu per tahun, dengan sasaran 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” ujar Mu’ti.

Baca Juga : Resmikan 48 Sekolah Penerima Revitalisasi di Medan, Mendikdasmen Mu’ti Ungkap Tahun 2026 Ada Penambahan 60.000 Satuan Pendidikan

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar sekolah anak, seperti seragam, buku, maupun alat tulis, sehingga angka partisipasi sekolah meningkat sejak usia emas (golden age).

Pemanfaatan PIP di daerah kini menjadi instrumen vital untuk menghapus sekat ekonomi dalam pendidikan. Di berbagai wilayah, bantuan ini telah terbukti efektif menekan angka putus sekolah dan memberikan motivasi tambahan bagi siswa untuk tetap menimba ilmu.

Dengan adanya suntikan dana PIP bagi murid TK, pemerintah berharap kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa dapat terus terkikis. Para guru dan satuan pendidikan di daerah menyambut positif langkah ini, karena akses pendidikan yang merata sejak dini adalah kunci mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas.

Advertisement

Baca Juga : Sertifikat Hasil TKA Diterima Siswa 5 Januari 2026, Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Tidak Menentukan Kelulusan Namun …..

Pemanfaatan Teknologi Digital

Dalam pembukaan Konsolidasi Nasional 2026, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa program digitalisasi melalui perangkat Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP)  telah terealisasi secara menyeluruh. “Program IFP, alhamdulillah, seluruhnya untuk sekitar 288 ribu satuan pendidikan telah terdistribusi 100 persen dan hampir seluruhnya sudah mulai dipergunakan,” ujarnya.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran terus menunjukkan dampak positif di satuan pendidikan. PID atau IFP yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kini tidak hanya menjadi perangkat pendukung, tetapi telah berperan sebagai media strategis dalam mendorong pembelajaran yang interaktif, visual, dan berpusat pada peserta didik.

Baca Juga : Serahkan Bantuan di SMAN 1 Batang Anai Sumbar, Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Pemulihan Layanan Pendidikan Jadi Prioritas

Pemanfaatan PID atau IFP di sekolah-sekolah tersebut sejalan dengan kebijakan nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Mu’ti  juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Digitalisasi Pembelajaran. “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian dalam pelaksanaan program Digitalisasi Pembelajaran, sehingga program Bapak Presiden dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Ke depan, Kemendikdasmen berkomitmen untuk memperkuat digitalisasi pembelajaran secara bertahap. Dalam berbagai kesempatan, Mu’ti menyampaikan rencana penambahan perangkat digital di satuan pendidikan. Setiap sekolah direncanakan akan memperoleh tambahan tiga PID yang mulai diupayakan untuk didistribusikan pada tahun 2026.

Advertisement

Dengan kolaborasi antara guru, sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, pemanfaatan PID diharapkan dapat memperkuat transformasi digital pembelajaran serta meningkatkan kualitas, interaksi, dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah secara berkelanjutan

Baca Juga : Mendikdasmen Mu’ti Tekankan Buku “Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia” Sumber Inspirasi Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Bangsa

Gotong Royong Jadi Kunci

Kemendikdasmen terus memastikan upaya pemulihan dan keberlanjutan proses pembelajaran tetap berjalan di tengah keterbatasan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra. Berbagai penyesuaian dilakukan, mulai dari pemanfaatan ruang belajar darurat, penguatan peran guru dan orang tua, hingga dukungan konkret dari pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat program prioritas pendidikan pada tahun 2026, termasuk revitalisasi satuan pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana.

Melalui Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pemulihan trauma pascabencana dengan pendekatan berpusat pada peserta didik, serta meneruskan program revitalisasi bagi satuan pendidikan yang berada dalam kondisi darurat dan tidak lagi layak digunakan. Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan agar kebijakan dan program pendidikan dasar dan menengah dapat diimplementasikan secara efektif, kontekstual, dan berdampak nyata.

Advertisement

Baca Juga : Para Guru Siap-siap, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sudah Alokasikan Anggaran Beasiswa Pendidikan D1 dan S1

Bagi Kemendikdasmen, memastikan anak-anak kembali belajar dengan rasa aman adalah bagian dari ikhtiar membangun pendidikan yang tangguh dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia

Sementara itu di tengah tantangan infrastruktur, geografis ekstrem, dan kesiapan sumber daya manusia yang belum merata, program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap dijalankan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini mengemuka dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 yang digelar di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Depok, pada tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026.

Mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Konsolnas 2026 menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan realitas lapangan. Sejumlah unsur pemerintah daerah 3T memaparkan pengalaman lapangan mereka dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal.

Baca Juga : Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sampaikan Tiga Kunci Sukses untuk Meraih Cita-cita kepada Para Siswa Kota Batu

Program tersebut meliputi pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), revitalisasi satuan pendidikan, hingga Wajib Belajar 13 Tahun. Seluruhnya menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak selalu berjalan seragam, tetapi adaptif terhadap tantangan daerah.

Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa Konsolidasi Nasional menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan nasional benar-benar berdampak hingga satuan pendidikan di daerah. “Dalam konsolidasi nasional ini, kami ingin menyebutkan beberapa hal yang telah kami capai sebagai bagian dari fondasi untuk kita memperkuat kerja sama, melakukan percepatan atau akselerasi, serta ekstensifikasi dan intensifikasi pelaksanaan program dalam rangka mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” ujarnya.

Advertisement

Konsolnas 2026 menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas Kemendikdasmen di daerah 3T bertumpu pada partisipasi semesta, yakni kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, guru, masyarakat, dunia usaha, serta komunitas. ***

Lanjutkan Membaca
Advertisement