Komisi IX Desak Menkes Evaluasi Program dan Anggaran 2022, Program PMT Ibu Hamil Paling Buruk

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene (kiri) dan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti program dan anggaran Kementerian Kesehatan 2022

FAKTUAL-INDONESIA: Kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, di ruang rapat Komisi IX DPR, menelorkan evaluasi menyeluruh dan terukur pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022 Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Selain itu dalam rapat itu legislator menilai program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil periode tahun 2019-2022 paling buruk kualitasnya, dimana banyak makanan yang sudah berjamur.

Evaluasi itu  untuk menjadi pembelajaran dan basis Kemenkes dalam melakukan upaya percepatan pelaksanaan program dan optimalisasi anggaran tahun 2023, dengan memperhatikan masukan Komisi IX DPR RI.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, seperti dilansir dpr.go.id, mengungkapkan Komisi yang dipimpinnya mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan terukur terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2022.

“Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan terukur terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2022, dengan sisa anggaran sebesar Rp9,8 Triliun dari total anggaran Rp130 679.812.498.000,” ujar Felly membacakan kesimpulan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2022).

Hal itu, lanjut Felly, untuk menjadi pembelajaran dan basis dalam melakukan upaya percepatan pelaksanaan program dan optimalisasi anggaran tahun 2023, dengan memperhatikan masukan Komisi IX DPR RI.

Adapun masukan tersebut diantaranya adalah berupa perencanaan yang lebih matang dengan penentuan target sasaran berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat, Pelaksanaan program/kegiatan harus sesegera mungkin diimplementasikan di awal tahun anggaran berjalan.

Selain itu perlu Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang harus dilakukan secara berkala per triwulan dan segera melakukan realokasi anggaran yang berpotensi sulit terealisasi dengan berkonsultasi kepada Komisi IX DPR RI.

“Serta, masukan berupa optimalisasi tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam mengakselerasi pelaksanaan program/kegiatan dan realisasi anggaran. Serta perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel yang berkualitas secara tepat waktu,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Makanan Berjamur

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai agar program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil periode tahun 2019-2022 merupakan yang paling buruk kualitasnya, dimana banyak makanan yang sudah berjamur. Menurutnya produk PMT tahun 2019 merupakan produk yang tidak terkontrol dengan baik kualitasnya.

“PMT periode tahun 2019-2022 ini menurut saya yang paling buruk. Jamuran, rasanya enggak bener, kualitasnya buruk, apa sih kerja kalian? wajar kalau Pak Presiden bicara begitu. Saya juga tahu kok, Pak Menteri pakai mulut Pak Presiden untuk menghentikan PMT, Kemudian mau masukkan program kalian yang entah berantah itu (PMT Pangan Lokal). Rakyat dikumpulin di satu tempat, dikasih telur? berapa kali sehari kasih telur? terus mereka datang dari rumah ke Puskesmas? mau diapain telur itu di puskesmas?,” ungkap Irma saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Dijelaskannya, produk PMT tahun 2019 merupakan produk yang tidak terkontrol dengan baik kualitasnya. Bahkan, berdasarkan laporan yang ia dapatkan, ada biskuit yang merupakan produk dari PMT ini ketika sampai di Puskesmas Daerah sudah dalam kondisi berjamur, rasanya yang tidak enak, dan kualitasnya rendah. Hal ini menjadi perhatian utama Kemenkes untuk segera dibenahi agar proyek penurunan angka stunting dapat tercapai dengan maksimal.

Dalam kesempatan itu, Politisi Fraksi Partai Nasdem ini melihat bahwa program PMT Pangan Lokal merupakan program yang kurang efektif, karena mengeluarkan lebih banyak biaya dan belum tentu bisa menyentuh ke seluruh daerah di Indonesia. Menurut Irma, apabila ingin membenahi program PMT daripada menggunakan telur ayam yang cepat busuk dan susah dalam pendistribusiannya lebih baik menggunakan bahan dasar susu dan ikan makarel yang sudah terjamin kualitas dan ketahanan bahannya.

“Ini mau nurunin stunting atau mau cari duit ini? Saya tanya, siapa yang berdiri di depan sini yang berani tanggung jawab, telur itu enggak pecah? Berani tanggung jawab ini sampai ke masyarakat? Kemarin saya bicara di media, seluruh media saya kirim, saya bilang kalau memang mau dibenerin, beri susu, ganti itu biskuit dengan susu, (dengan) ikan makarel, jangan telur. Kasih itu protein hewani, kalau telur nanti korporasi lagi yang nguasain pengirimannya ke daerah-daerah, di Pemda sama aja kelakuannya seperti itu. Mau turun dari mana stuntingnya?” papar Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini.

Oleh karena itu, Kepada Menteri Kesehatan, Irma berharap agar program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil ini dibuat dengan efektif dan sungguh-sungguh, demi menurunkan angka stunting di Indonesia. Diketahui, Program PMT Pangan Lokal merupakan program baru dari Kemenkes yang sedang di pilot project kan di 16 Kabupaten prioritas. PMT Pangan Lokal ini menjadi pengganti dari program PMT biskuit dengan konsep pemberian makanan lengkap sekali makan untuk ibu hamil dan balita yang berasal dari bahan pangan atau makanan yang tersedia dan mudah diperoleh di wilayah setempat. ***