Home Lapsus BNPB Waspada Bencana, BPBD Harus Selalu Siap Siaga

BNPB Waspada Bencana, BPBD Harus Selalu Siap Siaga

oleh Syawal G

FAKTUAL-INDONESIA: Memasuki musim hujan, kesiapan menghadapi berbagai bencana jadi hal yang wajib. Ada berbagai bencana yang selalu mengintai. Beberapa jenis bencana yang terkait dengan lingkungan secara umum adalah bencana ekologis yang meliputi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, angin puting beliung, erupsi, defomasi kerak bumi atau gempa dan pencemaran sampah dan limbah.

Selain lingkungan, juga bersamaan penyebab utama bencana yang bersumber dari bencana alam akibat cuaca, perubahan iklim dan kondisi lahan serta akibat ulah manusia. Karena itu disepakati juga tentang perlunya penguatan jaringan dan kolaborasi multipihak, penguatan kapasitas kelembagaan (Pusat dan Daerah) serta pendekatan untuk perubahan perilaku.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan juga telah mengadakan kegiatan Gelar Kesiapan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Gudang Logistik BNPB, Sentul, Jawa Barat baru-baru ini.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan seluruh alat TIK yang dimiliki BNPB dalam menghadapi bencana di 2021.

Pada kesempatan tersebut, ada lima perangkat TIK yang dipersiapkan antara lain Mobil Komunikasi Satelit (Komob), Fly Away, ACU 1000, Radio Codan, dan eLTE Rapid System. Fungsi dari teknologi tersebut antara lain untuk menyediakan koneksi internet, radio komunikasi, dan interkoneksi perangkat komunikasi. Beberapa teknologi tersebut sudah tersebar ke daerah, salah satunya Mobil Komunikasi Satelit. Mobil tersebut sudah tersedia di seluruh 34 BPBD tingkat provinsi di Indonesia.

Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan melatih kesiapan sumber daya manusia atau personil yang akan bertugas mengoperasikan peralatan TIK tersebut dalam misi penanggulangan bencana.

Komunikasi menjadi hal krusial pada saat situasi tanggap darurat. Teknologi komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian informasi bencana, dimana jaringan komunikasi sering kali terputus. Dibutuhkan teknologi yang memadai, cepat, dan tepat serta pelibatan berbagai pihak terkait.

Teknologi Informasi dan Komunikasi ini diharapkan dapat digunakan dan diimplementasikan untuk mempercepat penanganan tanggap darurat bencana. Salah satunya untuk mengirimkan data dan situasi riil di lapangan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, periode 1 hingga 7 November 2021 ada 32 kejadian banjir yang melanda beberapa wilayah Indonesia.

Bencana menyebabkan sembilan orang meninggal dunia dan hilang sebanyak dua orang. Sementara itu, rumah rusak dengan kategori sedang hingga berat mencapai 295 unit.

Memasuki pekan kedua November 2021, BNPB berharap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lebih meningkatkan upaya kesiapsiagaan. Pasalnya, curah hujan tinggi masih akan terjadi sebagai dampak dari fenomena La Nina.

“Kondisi curah hujan yang dipengaruhi fenomena La Nina semakin dirasakan dengan meningkatnya kejadian bencana banjir dan banjir bandang. BNPB mengimbau BPBD untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan,” urai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Senin (8/11/2021) malam pekan lalu.

BNPB meminta BPBD provinsi untuk meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten dan kota setempat. Upaya ini dibarengi dengan monitoring secara berkala untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana melalui beberapa laman yang dikelola oleh BMKG, Lapan, BNPB dan Badan Geologi.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi meminta BPBD untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi dan mitigasi terkait upaya pencegahan dengan menggunakan media elektronik atau media sosial.

BPBD juga diminta melakukan koordinasi dengan lembaga atau organisasi terkait seperti RAPI, Orari, Senkom, dan Forum PRB daerah dalam penyebarluasan informasi peringatan dini banjir dan gerakan tanah secara berkala kepada masyarakat, khususnya di wilayah berisiko tinggi.

Terkait dengan penanganan warga terdampak, BNPB meminta BPBD untuk menyiapkan dan menyosialisasikan tempat evakuasi aman dengan mempertimbangkan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19.

“Apabila diperlukan, pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana dan membentuk pos komando penanganan darurat bencana serta mengaktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi,” tambah Prasinta.

Berdasarkan analisis inaRISK, wilayah Indonesia rawan terhadap potensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Populasi yang berpotensi terpapar bahaya tersebut mencapai 100,81 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Demikian juga potensi bahaya tanah longsor yang teridentifikasi di 33 provinsi dengan potensi poluasi terpapar mencapai 14 juta jiwa.

Berdasarkan analisis dari kementerian dan lembaga terkait, beberapa wilayah berada pada potensi bencana banjir kategori sedang hingga tinggi di bulan November ini. Wilayah provinsi dengan beberapa kabupaten yang berada pada potensi tinggi antara lain di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Papua.

Sementara itu, beberapa kabupaten dan kota di seluruh provinsi teridentifikasi memiliki potensi bahaya tanah longsor, seperti beberapa wilayah administrasi di Provinsi Sumatra Barat, yaitu Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Bukit Tinggi, Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman, Sawah Lunto, Solok, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok Selatan dan Tanah Datar.

“Dengan koordinasi yang baik antara stakeholder dan masyarakat, kita diharapkan bisa dan siap mengatasi bencana yang selalu mengintai. Sebenarnya hal ini harus siap setiap saat. Karena itu perlu edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Garda terdepan tentu BPBD di daerah,” ujar Prasinta.***